SuaraJogja.id - Angka kemiskinan di DIY menurun sebesar 0,43 persen pada September 2024. Turunnya prosentase kemiskinan ini setara dengan 15 ribu warga DIY yang lepas dari jerat kemiskinan tersebut.
Deputi Kepala Perwakilan BI DIY, Hermanto mengungkapkan adanya penurunan ini berkaitan dengan upaya pemerintah kendalikan inflasi yang terjadi sejak 2023 hingga 2024. Tak hanya itu, dengan mengendalikan inflasi menjadi cara agar masyarakat yang tengah berada di atas garis kemiskinan tetap bertahan.
"Pertama tentu kami menjaga angka inflasi ya. Karena inflasi mempengaruhi ya, kalau inflasi terkendali saya kira angka kemiskinan tadi, baik di atas garis kemiskinan dan sedang naik dari status kemiskinan ini juga terjaga," kata Hermanto ditemui usai konferensi pers di kantor BPS DIY, Rabu (15/1/2025).
Kedua, kata Hermanto daya beli masyarakat juga perlu dijaga. Bukan tanpa alasan, inflasi sendiri juga berkaitan bagaimana kebiasaan warga ketika berbelanja, baik kebutuhan primer hingga sekunder.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Meningkat hingga 5 Persen, 15 Ribu Warga DIY Lepas dari Kemiskinan
"Nah ini juga ada kaitannya dengan pembinaan dari kepala daerah di DIY dan masukan dari kami untuk mengintervensi melalui bansos dan lainnya ke warga yang miskin dan yang ada di atas garis miskin," ujar dia.
Sementara Kepala BPS DIY, Herum Fajarwati menjelaskan angka pengendalian inflasi di DIY September 2023 - September 2024 sebesar 1,85 persen (y-on-y). Sementara itu inflasi selama Maret 2023 - Maret 2024 sebesar 2,95 persen (y-on-y).
Herum mengungkapkan faktor menurunnya jumlah warga miskin itu tidak hanya ada peran dari inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, bantuan sosial dari pemerintah pusat selama Januari-September 2024, lalu tingkat pengangguran yang turun 0,21 persen (Agustus 2023-Agustus 2024) juga memberikan perannya.
"Neraca perdagangan di 2024 juga surplus sebesar US$29,3 juta. Dan juga Nilai Tukar Petani [NTP] menurun sebesar 2,59 persen," katanya.
Berita Terkait
-
Garis Kemiskinan di Jakarta Naik, Beras dan Rokok Penyumbang Besar di Sektor Makanan
-
Jurang Ketimpangan Si Kaya dan Si Miskin Makin Lebar di Indonesia
-
Nalar Anies soal Kemiskinan Dibandingkan dengan Gibran, Publik Kasihan: Jangan Disuruh Mikir...
-
Kebijakan Penghapusan BPHTB dan Percepatan Layanan PBG Diterapkan di Seluruh Daerah
-
Ironi Dunia Pendidikan: Anak Dihukum Telat Bayar SPP, Angka Putus Sekolah Kian Tinggi
Terpopuler
- Pengacara Vadel Badjideh Bawa Kabar Buruk Lagi dari Laura Meizani: Ada yang Tidak Beres
- Profil Irfan Bachdim: Eks Bomber Timnas Indonesia, Asisten Pelatih Patrick Kluivert
- Melancong ke Korea, Muka Bengkak Nagita Slavina Jadi Omongan: Perawatan atau Oplas?
- Ole Romeny: Kalau Tidak Bisa Cetak Gol....
- Sikap Sule ke Keluarga Mahalini Disorot, Warganet: Jadi Tahu Kenapa Mau Login
Pilihan
-
Fakta Unik Keraton Kilen Yogyakarta: Tempat Jokowi Bertemu Empat Mata dengan Sultan Hamengkubuwono X
-
Maka Motors Luncurkan Motor Listrik Cavalry: Bisa Ngecas Sambil Jalan, Tempuh 160 Km
-
Kronologi Kisruh Coretax: Fakta di Balik Sistem Pajak Sering Error dan Penjelasan DJP!
-
Heboh Alex Pastoor Analisa Laga Timnas Indonesia, Netizen: Ya Ampun Udah Kerja Aja
-
Kembali ke Era Gus Dur? Warganet Bagikan Cerita Suka Duka Libur Sekolah Satu Bulan Selama Ramadan
Terkini
-
Tingkatkan Kompetensi, Pemkab Gunungkidul Gelar Pembinaan Kedisiplinan untuk Guru PAUD hingga SMP
-
Tujuh Orang Tak Ikut Undian, 1.034 Pedagang TM 2 Dipastikan Sudah Direlokasi
-
Pajak Hotel, Restoran, dan BPHTB Dongkrak PAD Sleman hingga Rp1,18 Triliun
-
Beberkan Kunci Swasembada Beras, Mentan: Penyerapan Gabah Harus Maksimal
-
GAPENSI dan Pemkab Sleman Bidik Kebijakan Pro-Konstruksi, Kolaborasi Ciptakan Lapangan Pekerjaan