SuaraJogja.id - Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 triliun untuk membangun saluran irigasi yang akan mencakup 2 juta hektare sawah di seluruh Indonesia. Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memperkuat sektor pertanian demi mencapai swasembada pangan.
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pembangunan irigasi ini akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Kementrian Pertanian menganggarkan Rp12 triliun untuk membangun saluran irigasi di 2 juta hektare lahan pertanian seluruh Indonesia.
"Perhatian Presiden terhadap irigasi sangat luar biasa. Tidak ada lagi pembagian tanggung jawab berdasarkan skala wilayah seperti sebelumnya, semuanya kini ditangani oleh pemerintah pusat," ujar Menteri Pertanian saat berkunjung ke Bantul, Rabu (15/1/2025).
Selain irigasi, pemerintah juga terus memastikan ketersediaan sarana produksi pertanian lainnya, seperti benih, pupuk, alat mesin pertanian, dan bantuan lainnya. Menteri Pertanian menegaskan bahwa distribusi pupuk saat ini berjalan lancar dari Sabang hingga Merauke, tanpa ada kendala yang berarti.
Namun, ia juga menyoroti pentingnya penyerapan gabah hasil panen sebagai kunci swasembada pangan. Menurutnya, penyerapan gabah adalah elemen utama. Jika harga gabah jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram, petani akan merugi.
"Saat ini, harga gabah berkisar antara Rp5.500 hingga Rp5.800 per kilogram. Jika ini terus terjadi, petani bisa kehilangan potensi pendapatan hingga Rp25 triliun," jelasnya.
Menteri Pertanian menegaskan bahwa Bulog memiliki peran strategis dalam menyerap gabah petani dengan harga minimal Rp6.500. Di mana Presiden sudah jelas berpesan agar gabah harus diserap dengan harga di atas HPP, tanpa pengecualian.
"Ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan," tegasnya.
Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, yang turut mendampingi kunjungan Menteri Pertanian ke salah satu daerah di Jakarta, menyatakan komitmen DPR untuk memastikan program-program pemerintah sampai ke petani.
"Kami melihat langsung bagaimana bantuan alat pertanian, seperti pompa air, sudah diterima oleh kelompok tani. Hasil panen juga meningkat hingga 7,7 ton per hektare, lebih tinggi dari rata-rata nasional," kata Titiek.
Namun, ia juga menyoroti permasalahan harga gabah yang merugikan petani saat masa panen. Pihaknya meminta Bulog menjalankan fungsinya dengan optimal. Jangan sampai kerja keras petani dan anggaran besar dari pemerintah menjadi sia-sia. Harga minimal Rp6.500 harus dijamin untuk melindungi petani.
Program irigasi dan penyerapan gabah ini diharapkan dapat memperkuat sektor pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memastikan ketersediaan pangan nasional. Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian dan Bulog, berkomitmen untuk mendukung petani dengan kebijakan yang berpihak kepada mereka.
Kontributor : Julianto
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Update Reshuffle Kabinet Hari Ini: Menlu Sugiono Dikabarkan Diganti
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Pilihan
-
Dari Aceh hingga Nusa Tenggara, Membaca Peta Ancaman Megathrust Indonesia
-
Kabar Buruk dari Italia: Jay Idzes Cedera 30-35 Hari Absen Bela Timnas Indonesia
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
Terkini
-
Purbaya Dicopot Pas Lagi Rapat RAPBN, Akademisi UMY Soroti Etika dan Kepatutan Penguasa
-
Menjemput Rezeki dari Balik Layar Gadget hingga Ujung Canting, Kisah Difabel Bertahan Hidup di Jogja
-
PORTA by Ambarrukmo Hadirkan Pameran Eksperimental Photography "Somewhere Blue" by Nia Nanoka
-
Dari Olahraga untuk Negeri, BRI Raih Indonesia Sports Industry of the Year 2026
-
Dari Aceh hingga Nusa Tenggara, Membaca Peta Ancaman Megathrust Indonesia