SuaraJogja.id - Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 triliun untuk membangun saluran irigasi yang akan mencakup 2 juta hektare sawah di seluruh Indonesia. Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memperkuat sektor pertanian demi mencapai swasembada pangan.
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pembangunan irigasi ini akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Kementrian Pertanian menganggarkan Rp12 triliun untuk membangun saluran irigasi di 2 juta hektare lahan pertanian seluruh Indonesia.
"Perhatian Presiden terhadap irigasi sangat luar biasa. Tidak ada lagi pembagian tanggung jawab berdasarkan skala wilayah seperti sebelumnya, semuanya kini ditangani oleh pemerintah pusat," ujar Menteri Pertanian saat berkunjung ke Bantul, Rabu (15/1/2025).
Selain irigasi, pemerintah juga terus memastikan ketersediaan sarana produksi pertanian lainnya, seperti benih, pupuk, alat mesin pertanian, dan bantuan lainnya. Menteri Pertanian menegaskan bahwa distribusi pupuk saat ini berjalan lancar dari Sabang hingga Merauke, tanpa ada kendala yang berarti.
Namun, ia juga menyoroti pentingnya penyerapan gabah hasil panen sebagai kunci swasembada pangan. Menurutnya, penyerapan gabah adalah elemen utama. Jika harga gabah jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram, petani akan merugi.
"Saat ini, harga gabah berkisar antara Rp5.500 hingga Rp5.800 per kilogram. Jika ini terus terjadi, petani bisa kehilangan potensi pendapatan hingga Rp25 triliun," jelasnya.
Menteri Pertanian menegaskan bahwa Bulog memiliki peran strategis dalam menyerap gabah petani dengan harga minimal Rp6.500. Di mana Presiden sudah jelas berpesan agar gabah harus diserap dengan harga di atas HPP, tanpa pengecualian.
"Ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan," tegasnya.
Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, yang turut mendampingi kunjungan Menteri Pertanian ke salah satu daerah di Jakarta, menyatakan komitmen DPR untuk memastikan program-program pemerintah sampai ke petani.
"Kami melihat langsung bagaimana bantuan alat pertanian, seperti pompa air, sudah diterima oleh kelompok tani. Hasil panen juga meningkat hingga 7,7 ton per hektare, lebih tinggi dari rata-rata nasional," kata Titiek.
Namun, ia juga menyoroti permasalahan harga gabah yang merugikan petani saat masa panen. Pihaknya meminta Bulog menjalankan fungsinya dengan optimal. Jangan sampai kerja keras petani dan anggaran besar dari pemerintah menjadi sia-sia. Harga minimal Rp6.500 harus dijamin untuk melindungi petani.
Program irigasi dan penyerapan gabah ini diharapkan dapat memperkuat sektor pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memastikan ketersediaan pangan nasional. Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian dan Bulog, berkomitmen untuk mendukung petani dengan kebijakan yang berpihak kepada mereka.
Kontributor : Julianto
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- Kasat Narkoba Tangsel Ditangkap! Diduga Edarkan Narkoba Bersama Enam Anak Buah
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
Pasca Ramai Dugaan Diskriminasi Siswa, Disdikpora DIY Wajibkan Sekolah Sediakan Ruang Belajar Agama
-
Usai Menang Praperadilan, Raudi Akmal Terlihat Langsung Turun ke Masyarakat
-
Kisah Rosidah di Sumenep, UMKM Gula Merah Tumbuh Pesat Setelah Memanfaatkan KUR BRI
-
Gawat! DIY Tak Punya Anggaran Dropping Air, Empat Kabupaten Sudah Alami Kekeringan
-
Tegas! 17 SPPG di DIY Ditutup, Buntut Kasus Keracunan hingga Masalah Izin