SuaraJogja.id - Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 triliun untuk membangun saluran irigasi yang akan mencakup 2 juta hektare sawah di seluruh Indonesia. Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memperkuat sektor pertanian demi mencapai swasembada pangan.
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pembangunan irigasi ini akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Kementrian Pertanian menganggarkan Rp12 triliun untuk membangun saluran irigasi di 2 juta hektare lahan pertanian seluruh Indonesia.
"Perhatian Presiden terhadap irigasi sangat luar biasa. Tidak ada lagi pembagian tanggung jawab berdasarkan skala wilayah seperti sebelumnya, semuanya kini ditangani oleh pemerintah pusat," ujar Menteri Pertanian saat berkunjung ke Bantul, Rabu (15/1/2025).
Selain irigasi, pemerintah juga terus memastikan ketersediaan sarana produksi pertanian lainnya, seperti benih, pupuk, alat mesin pertanian, dan bantuan lainnya. Menteri Pertanian menegaskan bahwa distribusi pupuk saat ini berjalan lancar dari Sabang hingga Merauke, tanpa ada kendala yang berarti.
Namun, ia juga menyoroti pentingnya penyerapan gabah hasil panen sebagai kunci swasembada pangan. Menurutnya, penyerapan gabah adalah elemen utama. Jika harga gabah jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram, petani akan merugi.
"Saat ini, harga gabah berkisar antara Rp5.500 hingga Rp5.800 per kilogram. Jika ini terus terjadi, petani bisa kehilangan potensi pendapatan hingga Rp25 triliun," jelasnya.
Menteri Pertanian menegaskan bahwa Bulog memiliki peran strategis dalam menyerap gabah petani dengan harga minimal Rp6.500. Di mana Presiden sudah jelas berpesan agar gabah harus diserap dengan harga di atas HPP, tanpa pengecualian.
"Ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan," tegasnya.
Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, yang turut mendampingi kunjungan Menteri Pertanian ke salah satu daerah di Jakarta, menyatakan komitmen DPR untuk memastikan program-program pemerintah sampai ke petani.
"Kami melihat langsung bagaimana bantuan alat pertanian, seperti pompa air, sudah diterima oleh kelompok tani. Hasil panen juga meningkat hingga 7,7 ton per hektare, lebih tinggi dari rata-rata nasional," kata Titiek.
Namun, ia juga menyoroti permasalahan harga gabah yang merugikan petani saat masa panen. Pihaknya meminta Bulog menjalankan fungsinya dengan optimal. Jangan sampai kerja keras petani dan anggaran besar dari pemerintah menjadi sia-sia. Harga minimal Rp6.500 harus dijamin untuk melindungi petani.
Program irigasi dan penyerapan gabah ini diharapkan dapat memperkuat sektor pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memastikan ketersediaan pangan nasional. Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian dan Bulog, berkomitmen untuk mendukung petani dengan kebijakan yang berpihak kepada mereka.
Kontributor : Julianto
Berita Terkait
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
Anti Hujan! 10 Destinasi Wisata Indoor Jogja Paling Asyik untuk Liburan Keluarga
-
3 Rekomendasi SUV Bekas, Type Premium Bisa Dibawa Pulang dengan Modal Rp80 Jutaan
-
Demi Keselamatan Publik! Mahasiswa UMY Gugat UU LLAJ ke MK Setelah Jadi Korban Puntung Rokok
-
Harda Kiswaya di Persidangan: Hibah Tak Pernah Dikaitkan Pilkada
-
7 Fakta Panas Sidang Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman: Bupati Harda Kiswaya Terlibat?