SuaraJogja.id - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengikutsertakan 67 nelayan setempat dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi keselamatan nelayan dalam usaha penangkapan ikan di laut.
Kepala DKP Kulon Progo Trenggono di Kulon Progo, Jumat, mengatakan risiko menangkap ikan di laut sangat tinggi, sehingga pihaknya sesuai dengan kemampuan keuangan mengikutsertakan mereka dalam BPJS Ketenagakerjaan.
"Pada 2025 ini, dalam melindungi pekerja rentan, Pemkab Kulon Progo baru mampu membiayai perlindungan keselamatan kepada 67 nelayan dalam BPJS Ketenagakerjaan," kata Trenggono.
Ia memberikan motivasi tentang pentingnya perlindungan diri dari kecelakaan kerja, apalagi nelayan termasuk pekerjaan yang berisiko tinggi.
Baca Juga: Rp103 Miliar untuk Kulon Progo, Mampukah Danais Dongkrak Pariwisata dan Lestarikan Budaya?
Pemerintah tidak mungkin memberikan fasilitas sampai dengan kegiatan perlindungan diri, kata dia, sehingga nelayan diminta bisa menjadi peserta aktif secara mandiri, untuk meringankan beban keluarga bila terjadi sesuatu yang tidak direncanakan.
"Sekarang belum ada yang jadi peserta aktif dalam BPJS Ketenagakerjaan. Kami berharap bantuan ini dapat menjadi awal bagi nelayan lain mengikuti BPJS Ketenagakerjaan," katanya.
Trenggono juga berpesan kepada nelayan untuk menjaga standar operasional pelaksanaan (SOP) keselamatan dalam melaut, seperti penggunaan pelampung, izin usaha (NIB), beserta asuransi ketenagakerjaan.
"Kami minta nelayan tetap menggunakan pelampung, meski sudah ahli dalam melaut. Yang terpenting adalah keselamatan," katanya.
Koordinator SAR Kulon Progo Aris Widiatmoko menyampaikan agar nelayan dapat mengetahui perkiraan cuaca, jangan memaksakan diri menangkap ikan di laut bila kondisi tubuh sedang tidak sehat maupun cuaca yang sedang tidak bersahabat.
"Jaga keselamatan dan perhatikan cuaca sebelum melaut," katanya.
Berita Terkait
-
Jeritan Nelayan Bekasi: Akses Melaut Diblokade Pagar Laut, Pembongkaran saat Itu Hanya Seremonial
-
Mengatasi JHT BPJS Ketenagakerjaan Tidak Bisa Dicairkan
-
AgenBRILink Pegang Peran Strategis Melindungi Pekerja di Sulawesi Utara
-
Sebut Proyek Perusak Alam Tetap Berlanjut, Warga Pulau Pari: Penyegelan Cuma Gimik!
-
Skandal Solar Subsidi Kolaka: Nelayan Menjerit, Negara Rugi Rp105 Miliar!
Terpopuler
- Timnas Indonesia U-17 Siaga! Media Asing: Ada yang Janggal dari Pemain Korut
- Jerman Grup Neraka, Indonesia Gabung Kolombia, Ini Hasil Drawing Piala Dunia U-17 2025 Versi....
- Kode Redeem FF Belum Digunakan April 2025, Cek Daftar dan Langsung Klaim Item Gratis
- Kiper Belanda Soroti Ragnar Oratmangoen Cs Pilih Timnas Indonesia: Lucu Sekali Mereka
- 4 Produk Wardah untuk Usia 40 Tahun Ke Atas Mengandung Antiaging, Harga Mulai Rp 50 Ribuan
Pilihan
-
Koster Minta Dinas Pertanian Bali Belajar ke Israel : Jangan Gitu-Gitu Aja, Nggak Akan Maju
-
Tanpa Tedeng Aling-aling, Pramono Sebut Bank DKI Tidak Dikelola Profesional: Banyak Kasus Terus!
-
5 HP Murah Mirip iPhone 16: Harga Mulai Sejutaan, Bikin Orang Terkecoh!
-
Kiprah La Nyalla Mattalitti Saat Geger Geden PSSI Kini Rumahnya Digeledah KPK
-
Markas Pemain Korut U-17: Yang Tersembunyi di Balik Klub 4.25 SC?
Terkini
-
Diminta Tunjukkan Ijazah Asli, Dekan Fakultas Kehutanan UGM: Ada di Pak Jokowi
-
Heboh Ijazah Jokowi, UGM Tegas: Kami Punya Bukti, Skripsi Tersimpan di Perpustakaan
-
Banknotes SAR untuk Living Cost Jemaah Haji 2025 dari BRI: Dukungan Proaktif Layanan Haji
-
UGM Dituding Tak Berani Jujur Soal Ijazah Jokowi, Amien Rais: Ada Tekanan Kekuasaan
-
Drama Ijazah Jokowi Berlanjut, UGM Jadi Sasaran Demo Ratusan Orang