SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak berencana menutup pasar hewan untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK), karena akan mempersulit pengawasan jual beli hewan ternak tersebut.
"Kita tidak menutup pasar hewan, hanya memperketat pemeriksaan terhadap hewan yang dibawa pedagang masuk ke pasar hewan," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman Suparmono di Sleman, DIY, Senin.
Menurut dia, apabila pasar hewan ditutup, malah akan berpotensi pedagang menjual di kandang-kandang kelompok, sehingga menjadi sulit diawasi kesehatan ternak yang diperjualbelikan.
"Selain itu, sampai saat ini belum ditemukan ternak terserang PMK di pasar hewan, sehingga kita masih membuka pasar hewan dengan pengawasan yang ketat dan penyemprotan desinfektan rutin di pasar hewan," katanya.
Baca Juga: Antisipasi Penularan PMK, Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo Tutup Pasar Hewan Terpadu Pengasih
Selain itu, lanjut Suparmono, pedagang pasar hewan meminta kepada Pemkab Sleman untuk tidak menutup pasar hewan. Namun, konsekuensinya, hewan ternak yang bergejala PMK langsung dipulangkan dan tidak boleh masuk ke pasar hewan.
"Laporan dokter hewan yg jaga di pintu masuk pasar hewan. Hewan yang bergejala PMK diminta pulang atau tidak masuk pasar hewan," katanya.
Lebih lanjut, Suparmono mengatakan dari Direktorat Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian untuk Kabupaten Sleman mendapatkan vaksin PMK sebanyak 22.894 dosis, tetapi pengiriman dilakukan secara bertahap.
Pelaksanaan vaksinasi PMK dari Direktorat Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian serentak dilaksanakan oleh petugas medis dan paramedis puskesmas se-Kabupaten Sleman berkolaborasi dengan Balai Besar Veteriner Wates, Babinsa, Babinkamtibmas, dan Fakultas Kedokteran Hewan mulai 15 Januari 2025 dan realisasi capaian vaksinasi per 22 Januari 2025 sebanyak 1.365 dosis.
Kegiatan survailans pascavaksinasi untuk mengetahui efektivitas terbentuknya antibodi terhadap PMK dilaksanakan BBVet Wates dengan cara melakukan pengambilan sampel pascavaksinasi (sampel diambil pada hari ke-18 setelah vaksinasi) sebanyak 60 sampel dengan capaian 83,3 persen yang artinya bahwa vaksinasi PMK yang dilakukan terbukti efektif dalam pembentukan antibodi terhadap PMK.
Baca Juga: Tempat Parkir Pasar Godean Direncanakan Mulai Dibangun Maret, Telan Anggaran Rp12 Miliar Lebih
"Tindakan pengendalian PMK lainnya adalah dengan kegiatan penegakan diagnosa laboratorium PMK yang dilaksanakan di Bbvet Wates terhadap sampel dari ternak yang menunjukkan gejala klinis dan ternak yang akan dilalulintaskan antarpropinsi," katanya.
Berita Terkait
-
Tersisa 5 Pekan, Berikut Daftar Tim BRI Liga 1 2024/2025 yang Terancam Degradasi
-
Hasil BRI Liga 1: Momen Pulang ke Rumah, PSS Sleman Malah Dihajar Dewa United
-
BRI Liga 1: Hadapi Dewa United FC, PSS Sleman Bawa Misi Selamatkan Diri
-
Hasil BRI Liga 1: Dipecundangi PSBS Biak, PSS Sleman Terbenam di Dasar Klasemen
-
Tangis Pecah! Jenazah Titiek Puspa Disambut Keluarga di Rumah Duka Pancoran
Terpopuler
- Pemutihan Pajak Kendaraan Jatim 2025 Kapan Dibuka? Jangan sampai Ketinggalan, Cek Jadwalnya!
- Emil Audero Menyesal: Lebih Baik Ketimbang Tidak Sama Sekali
- Forum Purnawirawan Prajurit TNI Usul Pergantian Gibran hingga Tuntut Reshuffle Menteri Pro-Jokowi
- 5 Rekomendasi Moisturizer Indomaret, Anti Repot Cari Skincare buat Wajah Glowing
- Kata Anak Hotma Sitompul Soal Desiree Tarigan dan Bams Datang Melayat
Pilihan
-
Emansipasi Tanpa Harus Menyerupai Laki-Laki
-
Laga Sulit di Goodison Park: Ini Link Live Streaming Everton vs Manchester City
-
Pemain Keturunan Jawa Bertemu Patrick Kluivert, Akhirnya Gabung Timnas Indonesia?
-
Jadwal Dan Rute Lengkap Bus Trans Metro Dewata di Bali Mulai Besok 20 April 2025
-
Polemik Tolak Rencana Kremasi Murdaya Poo di Borobudur
Terkini
-
Insiden Laka Laut di DIY Masih Berulang, Aturan Wisatawan Pakai Life Jacket Diwacanakan
-
Tingkatkan Kenyamanan Pengguna Asing, BRImo Kini Hadir dalam Dua Bahasa
-
Ribuan Personel Polresta Yogyakarta Diterjunkan Amankan Perayaan Paskah Selama 24 Jam
-
Kebijakan Pemerintah Disebut Belum Pro Rakyat, Ekonom Sebut Kelas Menengah Terancam Miskin
-
Soroti Maraknya Kasus Kekerasan Seksual Dokter Spesialis, RSA UGM Perkuat Etika dan Pengawasan