SuaraJogja.id - Jadwal pelantikan kepala daerah, termasuk gubernur-wakil gubernur serta bupati-wakil bupati, kembali mengalami penundaan.
Semula dijadwalkan berlangsung serentak pada 6 Februari 2025, kini Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengonfirmasi bahwa pelantikan akan digelar pada 20 Februari 2025. Pengumuman ini disampaikan pada Senin (3/2/2025) kemarin.
Meskipun terjadi penundaan, para politikus di Kulon Progo tidak mempermasalahkan hal ini. Justru, mereka lebih menyoroti pentingnya peran kepala daerah dalam mendorong kemajuan wilayah di masa mendatang.
Ketua DPD PAN Kulon Progo, Muhtarom Asrori, menekankan bahwa pelantikan harus menjadi momentum bagi bupati dan wakil bupati terpilih untuk merealisasikan visi dan misi yang telah dikampanyekan.
"Meski pelantikan mundur, yang terpenting adalah bupati dan wakil bupati yang dilantik benar-benar menjalankan visi dan misi yang sudah disampaikan kepada masyarakat," ujar Muhtarom, Selasa (4/2/2025).
Ia optimistis bahwa melalui program yang telah dirancang, tingkat kemiskinan di Kulon Progo dapat berkurang secara signifikan. Koalisi 11 partai yang mendukung pasangan Agung Setyawan-Ambar Purwoko yakin bahwa kepemimpinan baru dapat membawa Kulon Progo ke arah yang lebih baik.
"Memang menghapus kemiskinan sepenuhnya tidak mudah, tetapi kita bisa mengurainya, mengurangi pengangguran, serta memastikan UMKM dapat berkembang dengan optimal," tambahnya.
Muhtarom juga menyoroti bahwa meskipun Kulon Progo masih tertinggal dibandingkan dengan empat kabupaten/kota lain di DIY dalam beberapa aspek, ia tetap yakin daerah ini bisa maju dengan kepemimpinan yang tepat. Latar belakang pengusaha yang dimiliki pemimpin baru dinilai dapat menjadi modal besar dalam pengembangan berbagai sektor.
"Kita punya Bandara Yogyakarta International Airport [YIA] yang bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, destinasi wisata di Kulon Progo juga sangat potensial, hanya saja akses jalan menuju lokasi-lokasi wisata ini perlu diperbaiki dan ditingkatkan," jelasnya.
Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat
Sementara itu, pengamat politik asal Kulon Progo, Latnyana, menegaskan bahwa pembangunan wilayah harus melibatkan masyarakat. Menurutnya, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu faktor kunci yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
"Pemerintah harus memberdayakan masyarakat, baik melalui penyediaan lapangan kerja maupun dukungan bagi pelaku usaha lokal," ujarnya.
Selain itu, mantan Ketua DPD Nasdem Kulon Progo ini menekankan pentingnya peran bupati dan wakil bupati dalam merangkul berbagai elemen masyarakat. Dengan meningkatkan kesejahteraan warga, Kulon Progo dapat berkembang lebih pesat di masa depan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Banyak UMKM Mundur dari Rans Carnival Jogja, Warganet Pasang Badan Bantu Larisin
- Tak Ingin Sakiti Hati Warga Jogja, OM Wawes Pilih Batal Manggung di RANS Carnival
- 5 Sunscreen untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- Konser Andrea Bocelli di Borobudur Tetap Digelar, KIBBM Siapkan Tablig Akbar Penolakan
- Kenapa Deretan Musisi Mundur dari Rans Carnival Jogja? Ini Kronologinya
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
Dominasi Lapangan, SMK Nusantara dan MAN 1 Kabupaten Sukabumi Jadi Juara AXIS Nation Cup 2026
-
Gandeng 43 Kampus Muhammadiyah, PERADI Profesional Perkuat Pendidikan dan Integritas Advokat
-
Coach Justin Nilai AXIS Nation Cup Buka Jalan Talenta Muda ke Level Profesional
-
Gratis! Grand Final AXIS Nation Cup 2026 Hadirkan 16 Tim dan Deretan Artis
-
Pasca Ramai Seruan Boikot, RANS Carnival di Maguwoharjo Ditinggal Musisi dan UMKM