SuaraJogja.id - Jadwal pelantikan kepala daerah, termasuk gubernur-wakil gubernur serta bupati-wakil bupati, kembali mengalami penundaan.
Semula dijadwalkan berlangsung serentak pada 6 Februari 2025, kini Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengonfirmasi bahwa pelantikan akan digelar pada 20 Februari 2025. Pengumuman ini disampaikan pada Senin (3/2/2025) kemarin.
Meskipun terjadi penundaan, para politikus di Kulon Progo tidak mempermasalahkan hal ini. Justru, mereka lebih menyoroti pentingnya peran kepala daerah dalam mendorong kemajuan wilayah di masa mendatang.
Ketua DPD PAN Kulon Progo, Muhtarom Asrori, menekankan bahwa pelantikan harus menjadi momentum bagi bupati dan wakil bupati terpilih untuk merealisasikan visi dan misi yang telah dikampanyekan.
"Meski pelantikan mundur, yang terpenting adalah bupati dan wakil bupati yang dilantik benar-benar menjalankan visi dan misi yang sudah disampaikan kepada masyarakat," ujar Muhtarom, Selasa (4/2/2025).
Ia optimistis bahwa melalui program yang telah dirancang, tingkat kemiskinan di Kulon Progo dapat berkurang secara signifikan. Koalisi 11 partai yang mendukung pasangan Agung Setyawan-Ambar Purwoko yakin bahwa kepemimpinan baru dapat membawa Kulon Progo ke arah yang lebih baik.
"Memang menghapus kemiskinan sepenuhnya tidak mudah, tetapi kita bisa mengurainya, mengurangi pengangguran, serta memastikan UMKM dapat berkembang dengan optimal," tambahnya.
Muhtarom juga menyoroti bahwa meskipun Kulon Progo masih tertinggal dibandingkan dengan empat kabupaten/kota lain di DIY dalam beberapa aspek, ia tetap yakin daerah ini bisa maju dengan kepemimpinan yang tepat. Latar belakang pengusaha yang dimiliki pemimpin baru dinilai dapat menjadi modal besar dalam pengembangan berbagai sektor.
"Kita punya Bandara Yogyakarta International Airport [YIA] yang bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, destinasi wisata di Kulon Progo juga sangat potensial, hanya saja akses jalan menuju lokasi-lokasi wisata ini perlu diperbaiki dan ditingkatkan," jelasnya.
Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat
Sementara itu, pengamat politik asal Kulon Progo, Latnyana, menegaskan bahwa pembangunan wilayah harus melibatkan masyarakat. Menurutnya, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu faktor kunci yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
"Pemerintah harus memberdayakan masyarakat, baik melalui penyediaan lapangan kerja maupun dukungan bagi pelaku usaha lokal," ujarnya.
Selain itu, mantan Ketua DPD Nasdem Kulon Progo ini menekankan pentingnya peran bupati dan wakil bupati dalam merangkul berbagai elemen masyarakat. Dengan meningkatkan kesejahteraan warga, Kulon Progo dapat berkembang lebih pesat di masa depan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 43 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Maret 2026: Klaim 10 Ribu Gems dan Kartu Legenda
- 6 HP Terbaik di Bawah Rp1,5 Juta, Performa Awet untuk Jangka Panjang
- 8 Rekomendasi Moisturizer Terbaik untuk Mencerahkan Wajah Jelang Lebaran
- Langkah Progresif NTT: Program Baru Berhasil Hentikan Perdagangan Daging Anjing di Kupang
- Siapa Istri Zendhy Kusuma? Ini Profil Evi Santi Rahayu yang Polisikan Owner Bibi Kelinci
Pilihan
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
-
Patuhi Perintah Trump, Australia Kasih Suaka ke 5 Pemain Timnas Putri Iran
-
Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
-
BREAKING NEWS: Mantan Pj Gubernur Sulsel Tersangka Korupsi Bibit Nanas
-
Trump Cetak Sejarah di AS: Presiden Pertama yang Berperang Tanpa Didukung Warganya
Terkini
-
Diprediksi 8,2 Juta Pemudik Masuk DIY Saat Lebaran, Puluhan Pos Pengamanan hingga Kesehatan Siaga
-
Soal Gelar Pahlawan Sri Sultan HB II, Trah Targetkan Terealisasi Tahun Ini dengan Dukungan Presiden
-
Sarankan Reformasi Polri Fokus Pembenahan Kualitas Internal, Pusham UII Ingatkan Risiko Politisasi
-
7 Fakta Tiang PJU Ambruk di Jembatan Kabanaran, Baru Tiga Bulan Diresmikan
-
Unisa Yogyakarta Bangun Laboratorium Stem Cell untuk Pengobatan Masa Depan