SuaraJogja.id - Jadwal pelantikan kepala daerah, termasuk gubernur-wakil gubernur serta bupati-wakil bupati, kembali mengalami penundaan.
Semula dijadwalkan berlangsung serentak pada 6 Februari 2025, kini Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengonfirmasi bahwa pelantikan akan digelar pada 20 Februari 2025. Pengumuman ini disampaikan pada Senin (3/2/2025) kemarin.
Meskipun terjadi penundaan, para politikus di Kulon Progo tidak mempermasalahkan hal ini. Justru, mereka lebih menyoroti pentingnya peran kepala daerah dalam mendorong kemajuan wilayah di masa mendatang.
Ketua DPD PAN Kulon Progo, Muhtarom Asrori, menekankan bahwa pelantikan harus menjadi momentum bagi bupati dan wakil bupati terpilih untuk merealisasikan visi dan misi yang telah dikampanyekan.
"Meski pelantikan mundur, yang terpenting adalah bupati dan wakil bupati yang dilantik benar-benar menjalankan visi dan misi yang sudah disampaikan kepada masyarakat," ujar Muhtarom, Selasa (4/2/2025).
Ia optimistis bahwa melalui program yang telah dirancang, tingkat kemiskinan di Kulon Progo dapat berkurang secara signifikan. Koalisi 11 partai yang mendukung pasangan Agung Setyawan-Ambar Purwoko yakin bahwa kepemimpinan baru dapat membawa Kulon Progo ke arah yang lebih baik.
"Memang menghapus kemiskinan sepenuhnya tidak mudah, tetapi kita bisa mengurainya, mengurangi pengangguran, serta memastikan UMKM dapat berkembang dengan optimal," tambahnya.
Muhtarom juga menyoroti bahwa meskipun Kulon Progo masih tertinggal dibandingkan dengan empat kabupaten/kota lain di DIY dalam beberapa aspek, ia tetap yakin daerah ini bisa maju dengan kepemimpinan yang tepat. Latar belakang pengusaha yang dimiliki pemimpin baru dinilai dapat menjadi modal besar dalam pengembangan berbagai sektor.
"Kita punya Bandara Yogyakarta International Airport [YIA] yang bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, destinasi wisata di Kulon Progo juga sangat potensial, hanya saja akses jalan menuju lokasi-lokasi wisata ini perlu diperbaiki dan ditingkatkan," jelasnya.
Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat
Sementara itu, pengamat politik asal Kulon Progo, Latnyana, menegaskan bahwa pembangunan wilayah harus melibatkan masyarakat. Menurutnya, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu faktor kunci yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
"Pemerintah harus memberdayakan masyarakat, baik melalui penyediaan lapangan kerja maupun dukungan bagi pelaku usaha lokal," ujarnya.
Selain itu, mantan Ketua DPD Nasdem Kulon Progo ini menekankan pentingnya peran bupati dan wakil bupati dalam merangkul berbagai elemen masyarakat. Dengan meningkatkan kesejahteraan warga, Kulon Progo dapat berkembang lebih pesat di masa depan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- 10 Simbol Feng Shui di Rumah Old Money yang Dipercaya Membawa Kemakmuran
- Jakarta Siap Pungut Pajak Mobil Listrik Tahun Ini, Kendaraan Mewah Kena hingga 75% PKB
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
Pilihan
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
Terkini
-
Menteri LH Akui Negara Kecolongan, Siap Tindak Tegas Perusak Alam Usai Berguru ke Sultan Jogja
-
SD Negeri Banyak yang Kekurangan Murid, Pemerintah Siapkan Opsi 'Regrouping'
-
Video Pengejaran Maling LPG 3 Kg di Bantul Viral, Pelaku Lolos Meski Sempat Terjatuh
-
Curhat ke Sri Sultan, GNB Ungkap Krisis Kepercayaan Publik pada Negara Kian Mengkhawatirkan
-
Mobil Brimob Terserempet KA Bandara di Sedayu, Begini Kronologinya