SuaraJogja.id - Jadwal pelantikan kepala daerah, termasuk gubernur-wakil gubernur serta bupati-wakil bupati, kembali mengalami penundaan.
Semula dijadwalkan berlangsung serentak pada 6 Februari 2025, kini Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengonfirmasi bahwa pelantikan akan digelar pada 20 Februari 2025. Pengumuman ini disampaikan pada Senin (3/2/2025) kemarin.
Meskipun terjadi penundaan, para politikus di Kulon Progo tidak mempermasalahkan hal ini. Justru, mereka lebih menyoroti pentingnya peran kepala daerah dalam mendorong kemajuan wilayah di masa mendatang.
Ketua DPD PAN Kulon Progo, Muhtarom Asrori, menekankan bahwa pelantikan harus menjadi momentum bagi bupati dan wakil bupati terpilih untuk merealisasikan visi dan misi yang telah dikampanyekan.
"Meski pelantikan mundur, yang terpenting adalah bupati dan wakil bupati yang dilantik benar-benar menjalankan visi dan misi yang sudah disampaikan kepada masyarakat," ujar Muhtarom, Selasa (4/2/2025).
Ia optimistis bahwa melalui program yang telah dirancang, tingkat kemiskinan di Kulon Progo dapat berkurang secara signifikan. Koalisi 11 partai yang mendukung pasangan Agung Setyawan-Ambar Purwoko yakin bahwa kepemimpinan baru dapat membawa Kulon Progo ke arah yang lebih baik.
"Memang menghapus kemiskinan sepenuhnya tidak mudah, tetapi kita bisa mengurainya, mengurangi pengangguran, serta memastikan UMKM dapat berkembang dengan optimal," tambahnya.
Muhtarom juga menyoroti bahwa meskipun Kulon Progo masih tertinggal dibandingkan dengan empat kabupaten/kota lain di DIY dalam beberapa aspek, ia tetap yakin daerah ini bisa maju dengan kepemimpinan yang tepat. Latar belakang pengusaha yang dimiliki pemimpin baru dinilai dapat menjadi modal besar dalam pengembangan berbagai sektor.
"Kita punya Bandara Yogyakarta International Airport [YIA] yang bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, destinasi wisata di Kulon Progo juga sangat potensial, hanya saja akses jalan menuju lokasi-lokasi wisata ini perlu diperbaiki dan ditingkatkan," jelasnya.
Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat
Sementara itu, pengamat politik asal Kulon Progo, Latnyana, menegaskan bahwa pembangunan wilayah harus melibatkan masyarakat. Menurutnya, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu faktor kunci yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
"Pemerintah harus memberdayakan masyarakat, baik melalui penyediaan lapangan kerja maupun dukungan bagi pelaku usaha lokal," ujarnya.
Selain itu, mantan Ketua DPD Nasdem Kulon Progo ini menekankan pentingnya peran bupati dan wakil bupati dalam merangkul berbagai elemen masyarakat. Dengan meningkatkan kesejahteraan warga, Kulon Progo dapat berkembang lebih pesat di masa depan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
- Deretan Mobil Bekas 80 Jutaan Punya Mesin Awet dan Bandel untuk Pemakaian Lama
- Jadwal M7 Mobile Legends Knockout Terbaru: AE di Upper, ONIC Cuma Punya 1 Nyawa
Pilihan
-
Rumor Panas Eks AC Milan ke Persib, Bobotoh Bersuara: Bojan Lebih Tahu Kebutuhan Tim
-
Ekonomi Tak Jelas, Gaji Rendah, Warga Jogja Berjuang untuk Hidup
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
Terkini
-
Mengerikan! Batu Menggelinding dari Tebing, Gudang Rumah Warga di Sleman Jebol
-
Komitmen Berkelanjutan BRI Bangun Ekonomi Desa Diberikan Penghargaan Hari Desa Nasional 2026
-
Duh! Bela Istri dari Jambret, Suami di Sleman Justru Jadi Tersangka
-
Ekonomi Tak Jelas, Gaji Rendah, Warga Jogja Berjuang untuk Hidup
-
Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo