SuaraJogja.id - Jadwal pelantikan kepala daerah, termasuk gubernur-wakil gubernur serta bupati-wakil bupati, kembali mengalami penundaan.
Semula dijadwalkan berlangsung serentak pada 6 Februari 2025, kini Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengonfirmasi bahwa pelantikan akan digelar pada 20 Februari 2025. Pengumuman ini disampaikan pada Senin (3/2/2025) kemarin.
Meskipun terjadi penundaan, para politikus di Kulon Progo tidak mempermasalahkan hal ini. Justru, mereka lebih menyoroti pentingnya peran kepala daerah dalam mendorong kemajuan wilayah di masa mendatang.
Ketua DPD PAN Kulon Progo, Muhtarom Asrori, menekankan bahwa pelantikan harus menjadi momentum bagi bupati dan wakil bupati terpilih untuk merealisasikan visi dan misi yang telah dikampanyekan.
"Meski pelantikan mundur, yang terpenting adalah bupati dan wakil bupati yang dilantik benar-benar menjalankan visi dan misi yang sudah disampaikan kepada masyarakat," ujar Muhtarom, Selasa (4/2/2025).
Ia optimistis bahwa melalui program yang telah dirancang, tingkat kemiskinan di Kulon Progo dapat berkurang secara signifikan. Koalisi 11 partai yang mendukung pasangan Agung Setyawan-Ambar Purwoko yakin bahwa kepemimpinan baru dapat membawa Kulon Progo ke arah yang lebih baik.
"Memang menghapus kemiskinan sepenuhnya tidak mudah, tetapi kita bisa mengurainya, mengurangi pengangguran, serta memastikan UMKM dapat berkembang dengan optimal," tambahnya.
Muhtarom juga menyoroti bahwa meskipun Kulon Progo masih tertinggal dibandingkan dengan empat kabupaten/kota lain di DIY dalam beberapa aspek, ia tetap yakin daerah ini bisa maju dengan kepemimpinan yang tepat. Latar belakang pengusaha yang dimiliki pemimpin baru dinilai dapat menjadi modal besar dalam pengembangan berbagai sektor.
"Kita punya Bandara Yogyakarta International Airport [YIA] yang bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, destinasi wisata di Kulon Progo juga sangat potensial, hanya saja akses jalan menuju lokasi-lokasi wisata ini perlu diperbaiki dan ditingkatkan," jelasnya.
Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat
Sementara itu, pengamat politik asal Kulon Progo, Latnyana, menegaskan bahwa pembangunan wilayah harus melibatkan masyarakat. Menurutnya, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu faktor kunci yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
"Pemerintah harus memberdayakan masyarakat, baik melalui penyediaan lapangan kerja maupun dukungan bagi pelaku usaha lokal," ujarnya.
Selain itu, mantan Ketua DPD Nasdem Kulon Progo ini menekankan pentingnya peran bupati dan wakil bupati dalam merangkul berbagai elemen masyarakat. Dengan meningkatkan kesejahteraan warga, Kulon Progo dapat berkembang lebih pesat di masa depan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Update Reshuffle Kabinet Hari Ini: Menlu Sugiono Dikabarkan Diganti
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Pilihan
-
Dari Aceh hingga Nusa Tenggara, Membaca Peta Ancaman Megathrust Indonesia
-
Kabar Buruk dari Italia: Jay Idzes Cedera 30-35 Hari Absen Bela Timnas Indonesia
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
Terkini
-
Purbaya Dicopot Pas Lagi Rapat RAPBN, Akademisi UMY Soroti Etika dan Kepatutan Penguasa
-
Menjemput Rezeki dari Balik Layar Gadget hingga Ujung Canting, Kisah Difabel Bertahan Hidup di Jogja
-
PORTA by Ambarrukmo Hadirkan Pameran Eksperimental Photography "Somewhere Blue" by Nia Nanoka
-
Dari Olahraga untuk Negeri, BRI Raih Indonesia Sports Industry of the Year 2026
-
Dari Aceh hingga Nusa Tenggara, Membaca Peta Ancaman Megathrust Indonesia