SuaraJogja.id - Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberikan enam materi pembekalan kepada seluruh kepala daerah dalam retreat yang dijadwalkan berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada akhir Februari 2025.
"Pada tanggal 21 hingga 28 Februari mendatang, saya mendapat undangan dari Kementerian Dalam Negeri untuk mengikuti retret di Akmil Magelang. Wakil Mendagri menyampaikan bahwa seluruh kepala daerah di era kepemimpinan Presiden Prabowo diwajibkan menerima pembekalan dengan enam materi utama," ujar Halim dikutip dari Antara, Senin (17/2/2025).
Halim menjelaskan bahwa materi tersebut di antaranya, Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan, pemahaman mendalam tentang strategi mempertahankan kedaulatan negara.
Astacita Presiden Prabowo, Prinsip-prinsip kepemimpinan dan visi pembangunan yang diusung Presiden. Program Kementerian dan Lembaga, Sinergi antara daerah dengan program pemerintah pusat.
Tugas dan Fungsi Kepala Daerah, memastikan kepala daerah memahami peran dan tanggung jawabnya. Kepemimpinan dan Komunikasi Politik, strategi efektif dalam membangun komunikasi dan kepemimpinan daerah.
Serta Pembentukan Tim yang Efektif, bagaimana cara membangun kerja sama tim yang solid demi kemajuan daerah.
Pembekalan ini akan disampaikan oleh 40 narasumber yang terdiri dari menteri, wakil menteri, serta pejabat setingkat menteri dan lembaga pemerintah non-kementerian.
Bupati Halim menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memberikan arahan dalam forum tersebut. Diharapkan, seluruh kepala daerah dapat bergerak selaras dengan kebijakan nasional untuk meningkatkan efektivitas pembangunan.
"Dari pengalaman sebelumnya, ketidaksejalan antara program pusat dan daerah berdampak pada hasil pembangunan yang kurang optimal. Oleh karena itu, retreat ini sangat penting untuk menyelaraskan strategi antara pemerintah pusat dan daerah," kata dia.
Baca Juga: Joran Senggol Kabel, Nyawa Pemancing di Bantul Melayang
Setelah retret, para kepala daerah diharapkan dapat mengonsolidasikan serta mendisiplinkan aparatur sipil negara (ASN) guna memastikan implementasi program sesuai dengan visi nasional.
"Program nasional dan daerah harus tersinkronisasi dengan baik agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam serta komitmen tinggi dari seluruh aparatur birokrasi," imbuhnya.
Lebih lanjut, Halim menekankan bahwa aparatur pemerintahan daerah harus memiliki loyalitas dan komitmen yang kuat terhadap pemerintahan Prabowo, yang memiliki dukungan politik mayoritas.
"Dengan posisi politik yang kuat, pemerintahan ini diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih besar dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
Anti Hujan! 10 Destinasi Wisata Indoor Jogja Paling Asyik untuk Liburan Keluarga
-
3 Rekomendasi SUV Bekas, Type Premium Bisa Dibawa Pulang dengan Modal Rp80 Jutaan
-
Demi Keselamatan Publik! Mahasiswa UMY Gugat UU LLAJ ke MK Setelah Jadi Korban Puntung Rokok
-
Harda Kiswaya di Persidangan: Hibah Tak Pernah Dikaitkan Pilkada
-
7 Fakta Panas Sidang Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman: Bupati Harda Kiswaya Terlibat?