SuaraJogja.id - Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberikan enam materi pembekalan kepada seluruh kepala daerah dalam retreat yang dijadwalkan berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada akhir Februari 2025.
"Pada tanggal 21 hingga 28 Februari mendatang, saya mendapat undangan dari Kementerian Dalam Negeri untuk mengikuti retret di Akmil Magelang. Wakil Mendagri menyampaikan bahwa seluruh kepala daerah di era kepemimpinan Presiden Prabowo diwajibkan menerima pembekalan dengan enam materi utama," ujar Halim dikutip dari Antara, Senin (17/2/2025).
Halim menjelaskan bahwa materi tersebut di antaranya, Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan, pemahaman mendalam tentang strategi mempertahankan kedaulatan negara.
Astacita Presiden Prabowo, Prinsip-prinsip kepemimpinan dan visi pembangunan yang diusung Presiden. Program Kementerian dan Lembaga, Sinergi antara daerah dengan program pemerintah pusat.
Tugas dan Fungsi Kepala Daerah, memastikan kepala daerah memahami peran dan tanggung jawabnya. Kepemimpinan dan Komunikasi Politik, strategi efektif dalam membangun komunikasi dan kepemimpinan daerah.
Serta Pembentukan Tim yang Efektif, bagaimana cara membangun kerja sama tim yang solid demi kemajuan daerah.
Pembekalan ini akan disampaikan oleh 40 narasumber yang terdiri dari menteri, wakil menteri, serta pejabat setingkat menteri dan lembaga pemerintah non-kementerian.
Bupati Halim menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memberikan arahan dalam forum tersebut. Diharapkan, seluruh kepala daerah dapat bergerak selaras dengan kebijakan nasional untuk meningkatkan efektivitas pembangunan.
"Dari pengalaman sebelumnya, ketidaksejalan antara program pusat dan daerah berdampak pada hasil pembangunan yang kurang optimal. Oleh karena itu, retreat ini sangat penting untuk menyelaraskan strategi antara pemerintah pusat dan daerah," kata dia.
Baca Juga: Joran Senggol Kabel, Nyawa Pemancing di Bantul Melayang
Setelah retret, para kepala daerah diharapkan dapat mengonsolidasikan serta mendisiplinkan aparatur sipil negara (ASN) guna memastikan implementasi program sesuai dengan visi nasional.
"Program nasional dan daerah harus tersinkronisasi dengan baik agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam serta komitmen tinggi dari seluruh aparatur birokrasi," imbuhnya.
Lebih lanjut, Halim menekankan bahwa aparatur pemerintahan daerah harus memiliki loyalitas dan komitmen yang kuat terhadap pemerintahan Prabowo, yang memiliki dukungan politik mayoritas.
"Dengan posisi politik yang kuat, pemerintahan ini diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih besar dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
- 5 HP Android dengan Kualitas Setara iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max
Pilihan
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
Terkini
-
BRI Perluas QRIS Cross Border BRImo ke China, Transaksi Makin Praktis
-
Rekonstruksi 23 Adegan Kasus Little Aresha, Ketua Yayasan Diduga Beri Instruksi ke Pengasuh
-
Polisi Rekonstruksi Kasus Little Aresha, Orang Tua Minta 13 Tersangka Dihukum Berat
-
Tekanan Ekonomi Meningkat, Pemkot Yogyakarta Didorong Luncurkan KUR Daerah Bunga Hingga Nol Persen
-
Duh! Gara-gara Nilai Rupiah Anjlok, Target Pembangunan Infrastruktur DIY Terancam Meleset