Scroll untuk membaca artikel
Muhammad Ilham Baktora
Senin, 10 Maret 2025 | 17:20 WIB
Suasana hotel di DIY selama Ramadan 2025 ini. Sejumlah hotel terpaksa mengurangi jam kerja karyawan akibat efisiensi anggaran. [Kontributor Suarajogja.id/Putu]

SuaraJogja.id - Kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto akhirnya mulai berdampak pada sektor pariwisata dan perhotelan di DIY. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI DIY) mencatat, sejumlah hotel di DIY, terutama yang memiliki pangsa layanan Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions (MICE) mulai mengurang jumlah dan jam kerja karyawannya.

Mengetahui hal ini, Pemda DIY akan melakukan promosi pariwisata yang kolektif. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan perekonomian di DIY yang sangat bergantung pada sektor pariwisata, restoran dan perhotelan.

"Kalau [promosi kolektif] ini tidak didorong, penurunan [ekonominya] bisa makin drastis," ujar Sekda DIY, Beny Suharsono di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (10/3/2025).

Menurut Beny, kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten/kota di DIY cukup besar selama ini. Tercatat pada Oktober 2024 lalu, realisasi pajak hotel di Kota Yogyakarta saja mencapai Rp 168,7 Miliar.

Baca Juga: 'Singsot Siulan Kematian', Film Horor Jogja yang Siap Ramaikan Sinema Indonesia

Dengan menurunnya sektor wisata, terutama MICE yang cukup signifikan pada saat ini, Pemda mencoba bersinergi dengan berbagai asosiasi industri pariwisata, seperti Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) untuk menghidupkan kembali gairah wisata.

"Yogyakarta tetap menjadi destinasi wisata yang aman dan nyaman bagi para pelancong ditengah tantangan yang melanda sektor pariwisata ini," tandasnya.

Meski tantangan besar menghantui, Beny optimistis Yogyakarta bisa bangkit. Belajar dari pengalaman pandemi COVID-19 lalu, pelaku usaha mampu bertahan dengan berbagai cara, termasuk mengurangi upah secara bertahap alih-alih melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

Pemkab/pemkot pun diminta ikut mengupayakan berbagai strategi. Hal ini penting untuk menjaga daya tarik Yogyakarta sebagai destinasi utama.

"Kami berharap situasi ini bisa diatasi tanpa harus mengorbankan tenaga kerja. Kami promosikan Jogja sebagai destinasi aman dan nyaman. Meski ada tantangan, kami terus mencari cara untuk menggerakkan perekonomian daerah," katanya.

Baca Juga: Panitia Ramadan Masjid Syuhada Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Pengaruhi Pengadaan Takjil Selama Lebaran

Sebelumnya Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono menyatakan kondisi perhotelan saat ini sedang tidak baik-baik saja pasca kebijakan efisiensi anggaran. Ada sekitar 3 hingga 5 hotel MICE yang melakukan efisiensi SDM atau karyawan karena selama ini memang mengandalkan kegiatan pemerintah.

Sebelum efisiensi anggaran, beragam MICE di DIY sudah mulai tinggi intensitasnya pada Februari. Namun pada Februari 2025 lalu, MICE di DIY bahkan tidak mencapai 10 persen. Bahkan okupansi hotel juga anjlok saat bulan Ramadan yang rata-rata tinggal 5 hingga 25 persen.

Kontributor : Putu Ayu Palupi

Load More