Massa Jogja Memanggil Lakukan Aksi Vandalisme dan Lempar Sampah ke Gedung DPRD DIY

SuaraJogja.id - Aksi unjuk rasa penolakan pengesahan Revisi Undang-undang (UU) TNI ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Jogja Memanggil sempat ricuh di depan Gedung DPRD DIY, Kamis (20/3/2025) sore. Massa melakukan aksi vandalisme yang tidak terpuji dengan mencorat-coret dinding ruang audensi gedung wakil rakyat.

Mereka juga melempari gedung dengan sampah. Mahasiswa juga menuangkan sampah-sampah di depan gedung DPRD DIY.

Bau busuk yang menyengat menguar di tempat tersebut. Bilamana tidak, sampah yang dilempar ke kantor DPRD DIY berupa sampah organik, telur hingga aneka plastik. Hingga pukul 16.03 WIB massa aksi Jogja Memanggil masih bertahan di depan kantor DPRD DIY.

Padahal sebelumnya, unjuk rasa massa yang menduduki gedung wakil rakyat tersebut kondusif. Massa yang datang  sekitar pukul 12.00 WIB bahkan sempat bernyanyi bersama dalam mimbar bebas di depan gedung tersebut.

Baca Juga: Berdayakan Warga Kota Jogja, Ribuan Penggerobak Disiapkan Angkut Sampah dari Rumah

Mereka juga sempat menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan TNI yang merepresi rakyat. 

"Kawan-kawan, kenapa kita lempari sampah? Karena mereka saja gak becus ngatasi sampah di DIY. Itu jika nanti ada yang framing," kata salah satu orator.

Sebelumnya koordinator aksi, Bung Koes dalam pernyataan sikapnya menyatakan disahkan revisi UU TNI menandakan demokrasi masyarakat sipil sedang terancam. Apalagi UU tersebut mengizinkan tentara mengisi jabatan-jabatan publik di luar sektor pertahanan. Sebab dengan watak tentara yang bersifat hierarkis dan bergerak berdasarkan sistem komando, maka pengelolaan pemerintahan Indonesia berpotensi mengarah pada otoritarianisme. 

"Ini akan membungkam usulan-usulan lain di luar perintah yang sudah ditetapkan, termasuk jika itu merugikan kebebasan berdemokrasi di Indonesia," tandasnya.

Koes menambahkan, pengesahan revisi UU TNI berdampak pada ekonomi bangsa ini. Bahkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah. 

Baca Juga: Pemkab Bantul Memulai Uji Coba Pengolahan Sampah ITF Pusat Karbonasi Bawuran

Gejolak ekonomi ini disebabkan kebijakan rezim Prabowo-Gibran yang tidak pernah berdasar pada pertimbangan ekonomi. Misalnya anggaran belanja militer yang terus meningkat, serta perencanaan sekolah kader dan menengah yang mengarah kepada sistem universal coverage terhadap pejabat elite.

"Efisiensi anggaran yang seharusnya dialokasikan pada kebutuhan publik, seperti ketahanan pangan, fasilitas publik dan kesejahteraan sosial, Danantara kurang mendapat atensi. Pemutusan regulasi yang hampir tidak ada transparansi ini justru mengakomodasi cita-cita politik tertentu yang akhirnya mengukuhkan kontrol militer atas ruang sipil dan menjauhkan prinsip demokrasi dalam pengelolaan pemerintahan," imbuhnya.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil kembali menggelar aksi unjukrasa di Gedung DPRD DIY, Kamis (20/3/2025).  Kali ini mereka menolak pengesahan Revisi Undang-undang (UU) TNI yang baru saja dilakukan DPR RI yang dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Massa yang membawa spanduk dan sempat membakar traffic cone rubber atau kerucut lalulintas melakukan mimbar bebas untuk menolak pengesahan tersebut. Mereka juga sempat menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan TNI yang merepresi rakyat. 

Koordinator aksi, Bung Koes dalam pernyataan sikapnya menyatakan disahkan revisi UU TNI menandakan demokrasi masyarakat sipil sedang terancam. Apalagi UU tersebut mengizinkan tentara mengisi jabatan-jabatan publik di luar sektor pertahanan. 

"Dengan watak tentara yang bersifat hierarkis dan bergerak berdasarkan sistem komando, pengelolaan pemerintahan Indonesia berpotensi mengarah pada otoritarianisme. Ini akan membungkam usulan-usulan lain di luar perintah yang sudah ditetapkan, termasuk jika itu merugikan kebebasan berdemokrasi di Indonesia," paparnya.

Koes menyebutkan, respons atas revisi UU TNI tidak hanya datang dari masyarakat sipil, namun juga pasar saham. Pada 18 Maret 2025 kemarin, pasar saham Indonesia anjlok dan Bursa Efek Indonesia (BEI) terpaksa menekan tombol circuit breaker. Bahkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah. 

Gejolak ekonomi ini disebabkan kebijakan rezim Prabowo-Gibran yang tidak pernah berdasar pada pertimbangan ekonomi. Misalnya anggaran belanja militer yang terus meningkat, serta perencanaan sekolah kader dan menengah yang mengarah kepada sistem universal coverage terhadap pejabat elite.

Kontributor : Putu Ayu Palupi