Tanggapi Langkah Tarif Trump, Wali Kota Jogja: Kuatkan Produk Lokal!

SuaraJogja.id - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo merespons kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik baru yang diterapkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Pada Rabu 2 April lalu, Trump mengumumkan penerapan tarif minimal 10 persen terhadap semua impor barang dari seluruh dunia, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif impor 32 persen.

Masyarakat Kota Jogja diminta untuk mengantisipasi dinamika ekonomi yang bakal terjadi ke depan. Apalagi sebelum kebijakan yang diambil oleh Trump itu, ada pula deflasi yang perlu diperhatikan.

"Saya berpesan ini kepada masyarakat Jogja dengan adanya kebijakan-kebijakan kita kena beban biaya ekspor ke Amerika dan sebagainya ini. Kalau menurut saya ya, kemarin kan kita sebelum lebaran aja ada deflasi, barang tersedia, tapi pembeli kurang ya," ungkap Hasto, kepada awak media, Sabtu (5/4/2025).

Baca Juga: Mudik ke Jogja? BPBD Ingatkan Potensi Bencana Alam: Pantai Selatan Paling Rawan

"Nanti kalau seandainya kita harus mengantisipasi seandainya dolar naik, kemudian barang-barang impor juga lebih mahal, kemudian produk-produk yang sifatnya padat karya itu menjadi menurun agak lesu, ya itu kita harus antisipasi," imbuhnya.

Salah satu upaya yang harus dilakukan masyarakat yakni dengan menguatkan konsumsi dalam negeri. Membeli dan mengonsumsi produk sendiri bisa dilakukan dalam kondisi semacam itu.

Selain itu, mengurangi konsumsi barang-barang tak perlu bisa menjadi upaya lain.

"Kalau menurut saya harus menguatkan konsumsi dalam negeri, harus menguatkan produk lokal untuk dikonsumsi sendiri, dan jangan banyak belanja yang tidak penting, kalau menurut saya itu untuk dilakukan penting sekali kondisi sekarang ini," tandasnya.

Walaupun memang, kata Hasto, dari segi barang impor yang masuk ke Kota Jogja tak terlalu banyak. Sehingga diharap kebijakan itu tidak terlalu berdampak signifikan. 

Baca Juga: H+2 Lebaran, Pergerakan Manusia ke Yogyakarta Masih Tinggi

"Mungkin tidak terlalu banyak, tapi paling enggak garmen itu dari DIY kan ada ya, di sini industri yang padat karya yang otomotif dan sebagainya kan tidak banyak. Sehingga mudah-mudahan tidak terlalu berpengaruh secara serius untuk masalah aturan yang dikenakan 32 persen itu," ujarnya.

Sementara itu, Pakar Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ratih Herningtyas menilai tarif impor 32 persen dikhawatirkan akan membuat Indonesia mengalami kontraksi ekonomi.

"Kebijakan tariff Amerika tersebut tentu akan mengakibatkan Indonesia mengalami kontraksi ekonomi. Apalagi Amerika merupakan mitra dagang terbesar kedua Indonesia setelah China," papar Ratih di Yogyakarta, Jumat (04/4/2025).

Menurut Dosen HI tersebut, penurunan permintaan komoditas dari AS akan menjadi momok setelah penetapan tarif tersebut diperlakukan. Efek domino dari situasi tersebut cukup banyak, mulai dari penurunan produksi di dalam negeri hingga efisiensi perusahaan.

Bila hal itu terjadi maka nantinya akan diikuti pengurangan tenaga kerja. Ujungnya akan menurunkan daya beli masyarakat. 

"Belum lagi efek semakin sempitnya pasar domestik Amerika akan menyebabkan komoditas dari negara lain akan mencari pasar alternatif di negara-negara potensial. Banjirnya pasar komoditas di luar negeri tidak akan menyiakan potensi pasar Indonesia yang memiliki lebih dari 250juta penduduk," tandasnya.

Ratih menyebutkan, kebijakan Trump juga berpotensi semakin buruk terhadap situasi ekonomi domestik Indonesia. Padahal saat ini ekonomi Indonesia sedang lesu darah akibat kebijakan efisiensi Presiden Prabowo. 

"Bahkan dengan defisit anggaran pemerintah yang sudah terjadi di awal tahun 2025, potensi krisis ekonomi sudah di depan mata," ujarnya.

Kebijakan Trump

Presiden Donald Trump menerapkan 'tarif timbal balik' AS yang akan dihadapi lebih dari 180 negara dan wilayah. Termasuk anggota Uni Eropa, hingga Indonesia berdasarkan kebijakan perdagangan barunya yang menyeluruh.

Trump dan Gedung Putih membagikan serangkaian bagan di media sosial yang merinci tarif yang menurut mereka dikenakan negara lain terhadap AS.

Tarif yang dimaksud termasuk 'Manipulasi Mata Uang dan Hambatan Perdagangan' negara-negara tersebut. Kolom yang berdekatan menunjukkan tarif baru AS terhadap setiap negara, serta Uni Eropa.  Tarif tersebut, dalam banyak kasus, kira-kira setengah dari tarif yang diklaim oleh pemerintahan Trump telah 'dibebankan' kepada AS oleh setiap negara. 

Tarif timbal balik tidak serta merta menjadi satu-satunya tarif AS yang akan dihadapi negara-negara ini. Gedung Putih mengatakan kepada Eamon Javers dari CNBC pada hari Rabu bahwa tarif timbal balik baru terhadap Tiongkok akan ditambahkan ke tarif yang ada dengan total 20 persen, yang berarti tarif sebenarnya terhadap Beijing berdasarkan ketentuan Trump ini adalah 54 persen.