Mahasiswa Pecinta Alam Terjaring Razia Pendakian Ilegal Merapi, BPBD DIY Angkat Bicara

SuaraJogja.id - Balai Taman Nasional Gunung Merapi (BTNGM) memergoki 20 pendaki secara ilegal naik ke Gunung Merapi yang statusnya masih Siaga atau Level III pada Minggu (13/4/2025).

Disinyalir para pendaki yang merupakan anggota Mahasiswa Pecinta Alam (mapala) naik ke Merapi lewat jalur pendakian jalur Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah meski jalur masih ditutup.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Noviar Rahmad pun memberikan tanggapan terkait kasus tersebut.

Noviar mengingatkan para pendaki tidak coba-coba mempertaruhkan nyawa dengan mendaki gunung aktif tersebut.

"Ya, masyarakat diharapkan paham bahwa Merapi itu tidak pernah memberi janji. Jadi harapannya, masyarakat mematuhi larangan-larangan yang sudah ditetapkan oleh instansi yang berwenang terhadap Merapi. Misalnya, kalau dilarang naik ke gunung berapi, ya jangan naik. Masyarakat atau wisatawan tidak coba-coba mempertaruhkan nyawa di Merapi," papar Noviar di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (14/4/2025).

Menurut Noviar, hingga saat ini Gunung Merapi masih berstatus Siaga Level 3. Level yang sudah ditetapkan sejak 2020 lalu tersebut masih berlaku hingga saat ini karena gunung tersebut masih mengeluarkan erupsi-erupsi kecil yang gugurannya mengarah ke barat daya atau Kali Gendol.

Peningkatan aktivitas gunung pun semakin banyak karena terjadi aktivitas kawah yang terlihat.

Kondisi ini memungkinkan terjadinya erupsi besar yanag bisa meluas.

"Nah, bukan berarti bahwa kita mengabaikan situasi Merapi, ya [bagi para pendaki]. Tapi memang kondisinya sampai hari ini, sesuai dengan informasi dan data terbaru dari BPTKG, masih terkendali. Belum ada peningkatan ataupun penurunan status dari Siaga," paparnya.

Baca Juga: BTNGM Tindak Pendaki Ilegal yang Viral, Kirim Surat ke Pihak Kampus di Sukoharjo untuk Diproses

BPBD sendiri, lanjut Noviar sudah melakukan sejumlah mitigasi terkait Status Siaga Level 3, termasuk bila terjadi kenaikan status di kemudian hari.

Di antaranya membangun 278 Sabo Dam di lereng Gunung Merapi. Jumlah sabo dam ini paling banyak se-Indonesia.

Selain itu Early Warning System (EWS) atau Sistem Peringatan Din juga dipasang di berbagai titik di Gunung Merapi untuk memantau aktivitas Gunung Merapi.

Pemasangan alat ini merupakan kerjasama sejumlah pihak di antaranya 36 unit EWS dari Pemkab Sleman dan 7 unit dari BPPTKG.

"Dari Balai Teknik UGM juga ada dan sudah terpasang semua. Jadi, kalau terjadi peningkatan aktivitas Merapi, maka sistem itu akan memberikan peringatan dan dilakukan evakuasi saat itu juga," jelasnya.

Forum Lingkar Merapi antarstakeholder juga terus dilakukan. Koordinasi forum seperti BPBD, BPTKG kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten, Sleman, DIY, dan juga Jawa Tengah dilakukan secara rutin untuk membahasa status Merapi melalui forum tersebut.

Karenanya Noviar kembali mengingatkan agar para pendaki maupun wisatawan tidak sembarangan naik ke Gunung Merapi.

Larangan ke gunung itu harus ditaati, apalagi setiap akhir pekan kawasan wisata Merapi seringkali ramai.

"Jadi kami juga melakukan rapat setiap bulan dengan Forum Merapi itu," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan Petugas TNGM mengamankan 20 pendaki ilegal.

Para pendaki ilegal itu diamankan ketika turun gunung. Petugas juga mengamankan kendaraan para pendaki ilegal.

Dari pemeriksaan awal, pendaki ilegal itu berasal dari berbagai daerah. Mereka terdiri dari pelajar, mahasiswa, hingga pekerja yang berasal dari Sragen, Solo, Klaten dan DIY. Ada yang masih pelajar SMA kelas 3, ada yang mahasiswa, ada juga yang sudah bekerja.

Padahal pendakian Gunung Merapi masih ditutup sejak tahun 2018.

Saat ini, para pendaki ilegal itu masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi guna mengungkap motifnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi