Guru Besar UGM: Hapus Kuota Impor AS? Petani Lokal Bisa Mati Kutu

SuaraJogja.id - Guru Besar Fakultas Pertanian UGM Subejo, menyoroti wacana penghapusan kuota impor bagi komoditas yang berasal dari Amerika Serikat.

Menurutnya, jika benar diterapkan hal itu sangat berisiko bagi kelangsungan produk lokal di Indonesia.

"Impor yang awalnya sudah diatur kuotanya kemudian diubah, saya rasa akan berisiko. Sebab kalau di satu sisi dapat memberikan kompetisi bagi produk-produk asing untuk masuk ke pasar Indonesia, tetapi juga pastinya akan berkompetisi dengan produk lokal," kata Subejo, Rabu (16/4/2025).

Sebagai pemerhati pangan dan komunikasi pertanian, Subejo, mewanti-wanti nantinya produk lokal dengan tarif harga yang lebih tinggi daripada produk asing tidak akan dapat bersaing di pasar.

Baca Juga: Prabowo Didesak Rangkul Pengusaha, Tarif Trump 32 Persen Bisa Picu PHK Massal di Indonesia?

Meski kompetisi diperlukan agar produk dalam negeri dapat memajukan daya saingnya, tetapi tetap diperlukan regulasi yang melindungi proteksi terhadap produk-produk lokal.

Dia mencontohkan regulasi pertanian di Jepang yang melindungi beras lokal. Cara yang dilakukan itu dengan memperketat beras-beras impor yang masuk ke Jepang.

"Saya kira belajar dari pengalaman itu dengan serta-merta membuka keran impor atau keran ekspor bagi negara mitra kita juga bukan kebijakan yang mungkin pilihannya tidak harus itu," ungkap dia.

Subejo menyarankan pemerintah untuk tetap memperhatikan kuota impor. Di sisi lain untuk terus meningkatkan sistem tata niaga yang perlu dievaluasi agar kuota-kuota ini tidak hanya dikuasai oleh sebagian pihak importir saja.

Ia juga turut mengingatkan bahwa tujuan utama adanya kuota impor adalah supaya menyeimbangkan kekurangan pasokan produksi dalam negeri atau mendatangkan bahan yang tidak dapat diproduksi oleh lokal. Jika produk masuk dengan bebas tanpa regulasi, kondisi ekonomi Indonesia akan kolaps.

Baca Juga: Tanggapi Langkah Tarif Trump, Wali Kota Jogja: Kuatkan Produk Lokal!

"Contohnya beras, kalau ini tidak diatur komoditasnya, beras Thailand lebih murah Rp1.000 daripada beras Indonesia pasti konsumen kita memilih apapun yang lebih murah, tidak peduli asalnya. Hal ini juga sebab kita belum bisa ditumbuhkan nasionalisme terhadap produk lokal," ujar dia.

Kehadiran impor komoditas lain yang tidak bisa diproduksi Indonesia seperti gandum di satu sisi dapat menjadi peluang.

Hal ini, kata Subejo, menjadi kompetisi bagi negara-negara yang masuk dan menawarkan harga yang lebih murah dan ini akan menguntungkan bagi produksi dalam negeri.

Subejo menuturkan bahwa kebijakan mengenai impor ini dapat disesuaikan dengan komoditasnya. Melihat apakah komoditas tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kekurangan yang ada dari produksi lokal atau komoditas yang memang tidak dapat diproduksi di Indonesia.

Proteksi terhadap petani dan komoditas lokal penting untuk selalu ditekankan. Beberapa upaya dapat dilakukan, mulai dari penetapan harga pokok pembelian yang sampai sekarang belum efektif pelaksanaannya di lapangan.

Kemudian ada pula kebijakan yang bisa dilakukan untuk hasil pertanian juga dapat ditempuh dengan hilirisasi. Subejo mencontohkan bahwa hilirisasi produk pertanian relatif tidak berhasil dengan harganya yang rendah dan jika tidak diolah, maka akan membusuk begitu saja.

"Saya membayangkan kalau pemerintah mendorong atau memfasilitasi investasi hilirisasi seperti membangun pabrik saus, pabrik pengeringan cabai sehingga jika terjadi oversupply produk bisa dihilirkan dan diindustrikan," urainya.

Menurut Subejo, perlu kajian yang mendalam terkait komoditas produk yang perlu dilakukan impor. Sehingga tidak bisa serta merta mengambil kebijakan penghapusan kuota impor.

"Dalam resiprokal ini memang harus dipikirkan secara matang mana produk-produk yang memang bisa dibuka dan yang justru harus diproteksi. Pasti prosesnya akan sangat panjang sehingga kebijakannya juga harus bertahap. Jangan sampai ide yang baik malah menghancurkan pertanian nasional," pungkasnya.

Buka Keran Impor

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran Kabinet Merah Putih untuk menghilangkan kuota impor dengan tujuan mempermudah pengusaha Indonesia, terutama yang bermitra dengan perusahaan global, dalam menjalankan usahanya.

Perintah itu disampaikan Presiden Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional pada Selasa (8/4/2025) lalu saat merespons kebijakan tarif resiprokal sebesar 32 persen yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

"Yang jelas kemarin, Menko [Perekonomian], Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan? Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan," ujar Prabowo.