Dari Perjalanan Dinas ke Upah Harian: Yogyakarta Ubah Prioritas Anggaran untuk Berdayakan Warga Miskin

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, Maryustion Tonang mengatakan kegiatan padat karya infrastruktur di RT 27 RW 7 Kelurahan Pandeyan berupa pembangunan talud pemukiman dengan panjang 111 meter dan tinggi 1,3 meter.

Padat karya infrastruktur menggunakan dana sekitar Rp 301,4 juta dari APBD Kota Yogyakarta tahun 2025. Kegiatan dimulai 14 April sampai 21 Mei 2025 atau selama 30 hari.

"Tujuan padat karya infrastruktur untuk mengurangi pengangguran, pengentasan kemiskinan, peningkatan daya beli masyarakat dan penataan lingkungan," ungkap Tion.

"Pekerja dari masyarakat di RT 27 RW 7 Pandeyan dan warga sekitar Kota Yogyakarta sebanyak empat puluh delapan orang. Mereka juga mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian selama tiga puluh hari," imbuhnya.

Untuk diketahui, profram padat karya dilakukan utamanya untuk pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur yang mengutamakan tenaga kerja manusia dibandingkan penggunaan alat berat atau teknologi canggih.

Program ini banyak menyasar perbaikan jalan lingkungan, pembersihan saluran irigasi, perawatan taman dan ruang terbuka hijau.

Ada juga untuk renovasi fasilitas umum seperti posyandu atau balai warga di lokasi setempat.

Tentu program padat karya ini banyak membantu pemerintah. Manfaatnya pun dirasakan oleh masyarakat. Seperti pemberian upah langsung yang nantinya diatur per hari atau per mingguan.

Program ini juga membantu mengurangi pengangguran namun hanya sementara waktu saja. Kendati begitu masyarakat juga produktif dan mendapat penghasilan tambahan.

Baca Juga: Ribuan Umat Padati Gereja, Gegana DIY Turun Tangan Amankan Paskah di Jogja

Program ini juga penting karena dilakukan oleh masyarakat dan dirasakan oleh mereka juga. Hasilnya juga menumbuhkan rasa memiliki warga terhadap fasilitas yang ada di desa mereka.