Ramai TNI Masuk Kampus di Semarang, Dosen UIN Jogja: Kebebasan Akademik Terancam

SuaraJogja.id - Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie, menyoroti masuknya aparat TNI ke perguruan tinggi.

Hal itu dinilai sebagai ancaman serius terhadap kebebasan akademik.

Dia menyatakan bahwa pasca disahkannya revisi UU TNI, tentara semakin leluasa memasuki domain sipil. Tidak terkecuali kampus, dunia politik, dan bahkan bisnis.

"Kalau sepatu tentara sudah menginjakkan kaki di ruang-ruang diskusi di perguruan tinggi, berarti akan muncul intervensi terhadap obyektifikasi akademik," kata Gugun El Guyanie dalam keterangannya dikutip, Selasa (29/4/2025).

Menurut Gugun intervensi militer terhadap acara ilmiah, seperti yang terjadi di UIN Walisongo belum lama ini seolah menjadi bukti nyata.

Terkait ruang kebebasan berpikir ilmiah dan kebebasan belajar bagi mahasiswa yang terancam.

"Kalau ada intervensi dari TNI terhadap acara ilmiah seperti di UIN Walisongo, jelas itu ancaman terhadap kebebasan akademik, kebebasan berpikir ilmiah dan kebebasan belajar bagi generasi muda," tegasnya.

Dia mengatakan bahwa para pimpinan perguruan tinggi tidak boleh bersikap pasif. Apalagi seolah-olah melegitimasi keberadaan militer di ruang akademik.

Gugun menekankan pentingnya sikap tegas dari civitas akademik terhadap fenomena ini.

Baca Juga: Bakso Kotak, Kuah Inovatif: Eksperimen Rasa Magister UGM ke Gerobak yang Inspiratif

"Sebaiknya para pimpinan perguruan tinggi jangan pasif, apalagi melegitimasi seolah-olah tidak ada masalah dengan masuknya TNI ke dalam ruang akademik," imbuhnya.

Selain itu, Gugun turut mengajak organisasi mahasiswa, pusat studi, dosen, dan para peneliti untuk mendesak pemerintah baik menteri bahkan presiden agar segera menghentikan praktik militerisasi kampus yang dinilai mengancam otonomi perguruan tinggi.

"Perguruan tinggi harus netral dari intervensi kekuasaan, termasuk rezim militer. Agar tumbuh subur bunga-bunga prestasi anak bangsa yang bebas dari tekanan tentara," ujarnya.

"Jangan buat mahasiswa menjadi ketakutan ketika menggelar diskusi, menyelenggarakan seminar, dan diintimidasi ketika aksi turun ke jalan," tambahnya.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa arah politik hukum Presiden Prabowo Subianto yang memperluas fungsi TNI ke dunia pendidikan telah melukai semangat reformasi.

Gugun mengajak seluruh akademisi dan mahasiswa untuk bergerak bersama meluruskan penyimpangan tersebut.

"Kalau rezim militer tidak cocok dengan tema diskusi, jangan main intimidasi atau intervensi. Bikin aja diskusi atau seminar tandingan. Kegiatan ilmiah dan akademis boleh dilawan dengan cara ilmiah dan akademis, bukan cara despotis," tegasnya.

Seperti diketahui mahasiswa yang tergabung di lembaga pers mahasiswa di UIN Walisongo, Semarang diduga mendapat intimidasi dari TNI.

Hal itu berawal dari diskusi yang mengangkat tema 'Fasisme Mengancam Kampus: Bayang-Bayang Militer bagi Kebebasan Akademik' yang dihelat pada 14 April lalu.

Diskusi itu diberitakan dalam sebuah berita pers mahasiswa. Namun setelah tayang anggota TNI yang bernisial R menghubungi kru surat kabar mahasiswa itu dan meminta untuk di take down atau menghapus berita.

TNI yang diketahui berpangkat sersan satu itu terus menghubungi kru surat kabar. Bahkan mengkritik penggunaan foto.

Anggota militer itu nyaris setiap hari menelepon dan mengirimi pesan singkat. Bahkan penuturan dari anggota pers mahasiswa itu R pernah mendatangi kampus setempat.

Dugaan teror itu justru berlanjut setelah R mendatangi kampus. Telepon serta chat terus dikirim ke anggota pers mahasiswa.

Kepala Penerangan Daerah Militer IV Diponegoro, Letnan Kolonel Inf, Andy Soelistyo mengaku bahwa pengakuan kru pers mahasiswa tersebut hanya sepihak.

Andy mengaku bahwa kedatangan anggota TNI ke acara diskusi tersebut adalah tugas monitoring.

Terkait penghapusan berita, Andy menyarankan agar mahasiswa melaporkan hal tersebut ke Polisi Militer atau kepolisian dengan membawa bukti yang spesifik.