Vasektomi Syarat Bansos Jabar: Ekonom UGM Kecam Rencana Kontroversial Dedi Mulyadi

SuaraJogja.id - Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, menyoroti rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang ingin menjadikan KB vasektomi sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial (bansos).

Menurut Wisnu, pendekatan tersebut justru berisiko menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan sosial.

Padahal masih banyak alternatif lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemiskinan.

"Anak lebih sedikit memang akan mengurangi kemiskinan karena pembagi resource rumah tangga berkurang. Namun, banyak alternatif lain," tegas Wisnu dikutip Selasa (6/5/2025).

Disampaikan Wisnu, kelompok keluarga miskin cenderung memiliki anggota rumah tangga lebih banyak dibanding kelas menengah atas.

Namun ketika kemudian menjadikan vasektomi sebagai syarat menerima bansos, kata dia, itu adalah kebijakan yang terlalu ekstrem.

Belum lagi dapat menimbulkan risiko sosial, bahkan kesan pemaksaan terhadap kelompok rentan.

"Niatnya mau membantu, tapi malah jadi eksklusivitas dalam sistem bantuan sosial. Padahal seharusnya kebijakannya inklusif dan berkeadilan," ucapnya

Jika kebijakan ini diimplementasikan, ia khawatir narasi yang akan berkembang akan berubah menjadi diskriminatif dan koersif.

Baca Juga: 'Sudah Rentan, Direntankan Lagi' Gus Hilmy Kecam Wacana Vasektomi Syarat Bansos

Kondisi tersebut pada akhirnya akan menurunkan kepercayaan publik terhadap program bansos dan program pemerintah lainnya ke depan.

Sebagai saran, Wisnu mendorong pemerintah untuk kembali menghidupkan program Keluarga Berencana (KB) yang bersifat sukarela.

Ia menyebut pendekatan tersebut terbukti berhasil menurunkan angka kelahiran tanpa paksaan.

Banyak negara yang menggunakan pendekatan tidak langsung dalam menekan populasi penduduknya. Misalnya, di Amerika Serikat dan United Kingdom yang menerapkan kebijakan pembatasan tempat tinggal yang menyesuaikan jumlah kamar dengan jumlah penghuni.

"DI US dan UK, dibatasi dengan tempat tinggal [2n+1]. Rumah 2 kamar maksimal 5 orang. Selain itu, bisa edukasi keluarga berencana dan tawaran alternatif bentuk kontrasepsi lain," tuturnya.

Belum lagi menyoal dari sisi hak asasi manusia, Wisnu menegaskan bahwa hak reproduksi merupakan bagian dari hak dasar manusia yang tidak seharusnya diintervensi oleh negara.

Negara tidak memiliki hak untuk memaksa warga menjalani tindakan medis seperti vasektomi.

"Yang dibutuhkan adalah edukasi, insentif, dan sosialisasi," ucapnya

Dia mencontohkan India dan Tiongkok pernah menerapkan kebijakan serupa. Alih-alih berhasil kebijakan itu justru memunculkan berbagai persoalan sosial lanjutan seperti ketimpangan gender dan pelanggaran HAM.

"Program satu anak di Tiongkok menghasilkan fenomena 'missing girls', dan di India terjadi protes besar-besaran saat dilakukan sterilisasi massal pada 1970-an," paparnya.

Terakhir, Wisnu turut menyinggung soal potensi risiko moral hazard. Jika bansos kemudian dijadikan alat untuk memaksakan keputusan medis tertentu.

Menurutnya potensi munculnya praktik ilegal seperti surat vasektomi palsu atau klinik gelap itu akan datang.

Untuk merancang kebijakan kependudukan yang manusiawi dan berkelanjutan, ia merekomendasikan pendekatan partisipatif dan berbasis edukasi.

Misalnya dengan mendorong voluntary family planning, memberikan insentif untuk kepesertaan program keluarga berencana tersebut.

Dilengkapi dengan edukasi reproduksi yang komprehensif, memperkuat perlindungan sosial, serta inovasi program seperti pemberian voucher kontrasepsi gratis atau sistem berbasis insentif sosial.

Tentu masyarakat pun berusaha untuk menilai kebijakan tersebut ketika dipublikasikan. Memang kebijakan yang dibuat pemerintah berangkat dari persoalan yang ada di tengah warga.

Kendati begitu perlu ada kajian panjang termasuk keberanian untuk menjalankan aturan yang nantinya telah berlaku.

Sehingga minim terjadinya keluhan dan kebijakan tersebut benar-benar bisa menjadi solusi untuk masyarakat.