Scroll untuk membaca artikel
Muhammad Ilham Baktora | Hiskia Andika Weadcaksana
Minggu, 11 Mei 2025 | 22:22 WIB
Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan saat memberi keterangan kepada wartawan. [Hiskia/Suarajogja]

Rencana pemerintah pusat sebenarnya menginginkan model Sekolah Rakyat yang terintegrasi dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu kawasan seluas sekitar 6 hektare.

Namun, hal itu sulit tercapai mengingat Kota Yogyakarta tak memiliki lahan seluas itu.

Sehingga Tamansiswa dipilih menjadi lokasi untuk program nasional itu. Kendati demikian, sarana dan prasarana pun masih perlu untuk diperbaiki.

Ia berharap pembicaraan teknis dengan pihak Tamansiswa bisa segera dilakukan dalam waktu dekat.

Baca Juga: Wamen PU: Tamansiswa Butuh Renovasi Besar Sebelum Jadi Sekolah Rakyat

Sehingga proses renovasi dan peralihan fungsi bisa disepakati sebelum target operasional Sekolah Rakyat pada Juli 2025.

"Jadi harusnya kan diharapkan dari pemerintah pusat kan ter-integrated. Jadi ada sekitar 6 hektare dari SD, SMP, SMA menjadi 1 tapi kan kita belum punya lahan dan berharap dari pemerintah kan dalam bulan Juli ini sudah harus jalan," ucapnya.

"Nah kita kan juga harus realitasnya cek di lapangan tadi ada beberapa direhab ini yang perlu bicarakan masalah lebih detilnya secara teknis. Kalau di sini SMA semua," imbuhnya.

Seperti diketahui, Sekolah Rakyat adalah inisiatif pendidikan nonformal yang bertujuan memberikan akses belajar kepada masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan formal, seperti anak-anak dari keluarga miskin, pekerja anak, atau mereka yang putus sekolah.

Konsep ini sering dihidupkan oleh masyarakat, LSM, atau komunitas, dan kini mulai digadang-gadang secara lebih serius oleh pemerintah sebagai bagian dari solusi inklusivitas pendidikan.

Baca Juga: Sekolah Rakyat: Solusi Pendidikan untuk Kaum Miskin Ekstrem? Wamen Tinjau Langsung Tamansiswa

Apakah Sekolah Rakyat Bisa Menyelesaikan Masalah Pendidikan?

Load More