Scroll untuk membaca artikel
Muhammad Ilham Baktora | Hiskia Andika Weadcaksana
Senin, 19 Mei 2025 | 21:31 WIB
Pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat oleh Bupati Sleman Harda Kiswaya di Pendopo Parasamya Pemkab Sleman, Senin (19/5/2025). (dok.Istimewa)

Harda mencontohkan misalnya saja ada beberapa pejabat di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman yang dirombak. Hal ini setelah mempertimbangkan kualitas pelayanan yang menurun.

Harda Kiswaya memberikan paparan kepada pejabat baru yang dilantik di Pemkab Sleman, Senin (19/5/2025). Ia juga berpesan kepada seluruh pejabat yang dilantik untuk meningkatkan kinerjanya, terlebih saat ini terdapat kebijakan efisiensi dari Pemerintah Pusat. (dok.Istimewa)

"Menurun kualitasnya [BKAD]. Pendapatan turun, untuk kecepatan membuat laporan turun," tuturnya.

Penurunan itu, dicontohkan Harda, yakni berupa laporan pertanggungjawaban yang melenceng dari jadwal. Termasuk penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) yang seharusnya bisa dilaksanakan sejak awal Januari.

"Kemudian, ini yang paling esensial, sangat menyangkut dengan penerimaan pendapatan. Masa SPPT-PBB diterbitkan bulan Februari. SPPT PBB digunakan sejak Hari pertama tahun berjalan untuk menghitung BPHTB. Ini sudah kehilangan sebulan. Kalau dibiarkan terus bahaya sehingga harus bekerja keras, mengganti satu bulan yang hilang dengan," paparnya.

Baca Juga: Kritik Suporter PSS ke Manajeman Viral, Bupati Sleman: Ya Harus segera Berbenah

Adapun pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan secara langsung oleh Bupati Sleman bertempat di Pendopo Parasamya Pemkab Sleman.

Ia juga berpesan kepada seluruh pejabat yang dilantik untuk meningkatkan kinerjanya, terlebih saat ini terdapat kebijakan efisiensi dari Pemerintah Pusat. Kondisi tersebut menurutnya menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama tanpa mengurangi semangat melayani masyarakat.

Terakhir, Harda juga mendorong untuk para pejabat terlantik untuk melakukan koordinasi dan membangun jaringan (relasi) dalam menjalankan tugasnya.

"Jejaring kerja ini akan membantu dalam menjalankan setiap program dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bangun komunikasi yang baik dengan Forkopimda, Forkopimcam, atau dengan instansi vertikal lainnya untuk bersama-sama menyukseskan program pemerintah," ujar Harda.

Kemudian untuk memastikan peningkatan kinerja pemerintahan, Harda menyebut nantinya akan dilakukan evaluasi atas kinerja para pejabat yang telah dilantik.

Baca Juga: 70 Persen SD di Sleman Memprihatinkan, Warisan Orde Baru Jadi Biang Kerok?

Load More