Pemerintah diharapkan mengadakan pelatihan kerja bagi pekerja terdampak dan membuka pekerjaan sementara.
"Dalam jangka panjang, negara perlu memperkuat perlindungan terhadap buruh terdampak bencana industri," ujarnya.
Selain isu buruh PT MTG, Koalisi Rakyat Jogja dalam pertemuan dengan wakil rakyat berupaya memperjuangkan keadilan sosial, hak-hak pekerja, buruh, dan ruang hidup rakyat lainnya.
Sebab perubahan hanya akan terwujud jika kekuatan rakyat bersatu melawan ketimpangan dan penindasan dalam segala bentuknya.
Contohnya dalam kebijakan relokasi pedagang dan juru parkir (jukir) TKP Abu Bakar Ali (ABA), mereka menolak segala bentuk penggusuran paksa atas nama pembangunan.
Negara juga harus menjamin dan melindungi ruang hidup rakyat, termasuk akses terhadap tanah, tempat tinggal dan dan lingkungan hidup yang sehat.
Salah satu yang bisa dilakukan pemerintah dengan merevisi menyeluruh terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Diantaranya menghapus sistem kontrak jangka pendek dan outsourcing yang mengeksploitasi pekerja/buruh.
Selain itu menjamin upah layak berdasarkan kebutuhan riil hidup pekerja/buruh dan keluarganya serta memperkuat perlindungan pekerja/buruh, termasuk hak berserikat, cuti, jaminan sosial dan keamanan kerja.
Baca Juga: Produksi Garmen yang Kebakaran Mandeg, Pabrik Milik BUMN Ini Siap Tampung Produksi Sementara
"Kami menuntut pengakuan dan perlindungan bagi semua pekerja/buruh, termasuk pekerja informal, pekerja rumah tangga, pekerja kreatif dan budaya, pekerja migran dan driver ojek online dan pekerja platform digital, yang saat ini bekerja tanpa kepastian upah, jam kerja, atau jaminan sosial," imbuhnya.
Menanggapi produksi PT MTG yang mandek, Saat ini Pemkab Sleman bersama manajemen PT MTG tengah menjajaki solusi berupa pemindahan tempat produksi sementara.
Hal ini agar proses produksi tetap berjalan dan ribuan tenaga kerja tidak kehilangan pekerjaan.
Berdasarkan data terakhir yang dihimpun Pemkab Sleman, pekerja di PT MTG itu mencapai 1.800 orang lebih dengan mayoritas perempuan dan usia produktif antara 18-45 tahun.
"Kami tadi sempat berdiskusi dengan pimpinan perusahaan di sana, perusahaan saat ini sudah berusaha untuk mencari tempat sebagai pengganti sementara untuk produksi," kata Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa.
"Tadi ini sudah menelpon beberapa gedung yang mungkin speknya hampir sama di Sleman," imbuhnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Cara Aktifkan Fitur End-to-End Encryption WhatsApp, Pastikan Obrolan Rahasiamu Bebas Sadap
- Jokowi: Saya Disadap, Tapi Saya Diam Saja
- Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
Pilihan
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa POM TNI, Soal Penyadapan Prabowo?
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
-
Dicecar soal Listyo Sigit Prabowo, Jokowi: Semua Orang juga Sudah Tahu
-
Jokowi Ngaku Lupa Nama 3 Temannya yang Wisuda Bareng di UGM
-
Hakim Potong Omongan Jokowi yang Melebar: Jawab Saja Pertanyaannya!
Terkini
-
Pasien Rumah Sakit di Bantul Ditangkap Polisi Usai Lecehkan Perawat
-
Buntut Foto Wapres Gibran Diturunkan, Kemendagri Hubungi DPRD DIY, Setwan Langsung Evaluasi
-
Bukan Aksi Sepihak, Forum Kebangsaan DIY Klaim Penurunan Foto Gibran Dipelopori Anggota Dewan
-
Ponpes HQ Sukoharjo Digeledah Polisi, Menag Tegaskan Hukum Berbicara
-
Tukang Cukur hingga Warteg Kena Pajak, Sultan Sebut Seperti Zaman VOC