Kontroversi Program Barak Militer Dedi Mulyadi, Pemerintah Turun Tangan, KPAI Angkat Bicara

"Disiplin itu kan tidak hanya fisik tapi juga harus membentuk mentalitas. Itu yang paling penting dalam pendidikan karakter," ujar dia.

Haedar menambahkan, perubahan kurikulum atau metode pendidikan apa pun memerlukan landasan akademik dan kajian multidisipliner.

Hal itu penting agar tidak hanya efektif dalam implementasi, tetapi juga sejalan dengan tujuan pendidikan nasional.

"Bahkan segala rancangan undang-undang mestinya didasarkan pada naskah akademik, melibatkan berbagai stakeholder untuk mengkritisi secara akademik supaya hasilnya baik," paparnya.

Karenanya Dedi tidak bisa serta merta menerapkan pendidikan barak militer bagi pelajar.

Kaji ulang pendidikan tersebut dibutuhkan agar tidak sekedar jadi program artificial.

"Kajian akademik biarpun hasilnya tidak sempurna tapi secara obyektif mewadahi pandangan yang berkembang di masyarakat, nah kita kurang di situ," imbuhnya.

Sebelumnya Dedi yang merasa berhasil menerapkan pendidikan barak militer pada anak-anak dengan catatan kedisplinan dan masalah sosial pada gelombang pertama berencana memperluas kebijakan tersebut pada anak-anak berprestasi.

Dedi menganggap program tersebut mampu merestorasi perilaku generasi muda meski sejumlah pihak menganggap pendidikan barak militer berpotensi melanggar prinsip pemenuhan hak anak.

Baca Juga: Vasektomi Syarat Bansos Jabar: Ekonom UGM Kecam Rencana Kontroversial Dedi Mulyadi

Secara terpisah KPAI menilai pendidikan barak berpotensi mengabaikan hak-hak anak jika tidak diawasi dan dirancang secara hati-hati.

KPAI bahkan mencatat, beberapa aduan telah diterima terkait aktivitas fisik berlebihan, tekanan mental.

Pendidikan dengan pendekatan militeristik tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip pedagogi modern.

Karenanya KPAI mendesak agar evaluasi dilakukan secara terbuka dan melibatkan suara dari siswa, orang tua, guru, serta ahli perkembangan anak.

Kontributor : Putu Ayu Palupi