Konflik Memanas: PT KAI Beri SP2, Warga Lempuyangan Terancam Digusur

SuaraJogja.id - PT Kereta Api Indonesia (KAI) kembali melayangkan surat peringatan (SP) kedua pada warga Tegal Lempuyangan, Bausasran, Danurejan, Kota Yogyakarta, Rabu (4/6/2025).

Surat tersebut berisi perintah agar warga mengosongkan dan membongkar bangunan tambahan pada bangunan dinas yang diklaim oleh PT KAI.

"Kami sudah terima SP2 tadi pagi sekitar jam 10," ujar Ketua RW 01 Bausasran, Anton Handriutomo di Yogyakarta, Rabu.

SP kedua PT KAI pada warga Tegal Lempuyangan tertanggal 1 Juni 2025 dengan nomor KA.203/VI/1/DO.6-2025.

Baca Juga: Warga Lempuyangan Dapat 'Bebungah', Sri Sultan Desak KAI Ikut Berikan Ganti Rugi yang Layak

Surat itu ditandatangani oleh Deputi Daop 6 Yogyakarta, Nugroho Dwi Sasongko.

Poin kedua SP berisi peringatan pada warga untuk segera melakukan pengosongan dan/atau pembongkaran bangunan tambahan secara mandiri paling lambat tujuh hari sejak surat diserahkan.

SP tersebut juga memuat ancaman terhadap warga. Bila sampai batas waktu yang ditentukan warga tidak melakukan pengosongan dan/atau pembongkaran bangunan tambahan, maka PT KAI akan melakukan penertiban.

Karenanya segala resiko adanya kerusakan dan atau hilangnya barang-barang bukan tanggung jawab PT KAI.

Dengan adanya SP2 tersebut, warga yang terdampak penataan kawasan Stasiun Lempuyangan akan menyampaikan kembali sikap mereka.

Baca Juga: Pengukuran 14 Rumah di Lempuyangan Batal, Warga Pasang Badan

Sebab dari sosialisasi yang dilakukan PT KAI kepada warga Lempuyangan, tidak ada kesepakatan antarkeduanya.

Pertemuan PT KAI dengan warga dan perwakilan Keraton Yogyakarta deadlock.

Sebab PT KAI dinilai menolak usulan Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta sebagai pemilik tanah di kawasan Stasiun Lempuyangan tentang penghitungan ulang bangunan tambahan yang didirikan warga selain rumah dinas milik KAI.

"Ada jumpa pers besok [Kamis] setelah deadlock-nya pembicaraan antara warga dan KAI yang di mediasi Kraton Selasa [3 Juni 2025] kemarin," ujar dia.

Secara terpisah Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih membenarkan PT KAI mengirimkan SP2 kepada warga Lempuyangan.

Surat peringatan yang dilayangkan pihaknya sudah sesuai dengan prosedur perusahaan.

"KAI Daop 6 melaksanakan sesuai prosedur yang ada di perusahaan. Kita sudah melaksanakan sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan mediasi," paparnya.

Feni menyebutkan, karena tidak tercapai kesepakatan dalam sosalisasi bersama warga, maka PT KAI sebelumnya SP 1 dan dilanjutkan SP2.

Bila tidak ada tindakan pengosongan rumah dinas, PT KAI akan kembali melayangkan SP3.

"Surat peringatan 2 dan 3 sebelum dilakukan penertiban," ujarnya.

Terkait usulan penghitungan ulang bangunan yang disarankan Sultan, Feni menyatakan akan melaksanakan kebijakan sesuai aturan perusahaan.

"Kami tetap melaksanakan sesuai prosedur perusahaan," ujar dia.

Sebagai informasi, PT KAI akan melakukan beautifikasi dan penataan Stasiun Lempuyangan.

Kebijakan ini membuat 14 bangunan rumah dinas yang ditempati warga Tegal Lempuyangan.

Warga setempat di satu sisi tidak menyepakati ganti rugi dari PT KAI dan merasa berhak atas tanah yang mereka tempati.

Sebab mereka mengklaim mempunyai Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sejak 2018.

Di sisi lain, PT KAI mengklaim mempunyai Serat Palilah yang ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan Hageng Punokawan Datu Dana Suyasa Keraton Ngayogyakarta, GKR Mangkubumi pada Oktober 2024.

Hasil musyawarah warga, lanjut Anton sebenarnya akan disampaikan ke PT KAI. Namun pertemuan keduanya batal dilakukan.

Karena itulah warga tetap bertahan di rumah mereka meski ada peringatan dari PT KAI untuk mengosongkan rumah sejak sepekan lalu.

PT KAI pada 21 Mei 2025 lalu sempat mengirim dua stafnya untuk menyerahkan surat kepada RT, RW serta warga yang tinggal di atas lahan tersebut.

Namun Anton mengembalikan 14 surat untuk warga dan meminta PT KAI mengirim surat tersebut ke juru bicara warga.

Namun alih -alih diberikan ke juru bicara warga, PT KAI kembali mengirim surat peringatan ke warga dengan dua cara.

Di antaranya via pos dan kirim pesan lewat Whatsapp (WA).

"Tapi surat dari pos itu mereka kembalikan semuanya. Tapi mereka [KAI] juga tidak kurang akal, sorenya itu pada di-WA masing-masing dari PT KAI, isinya surat itu," ujarnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi