Geger! Penyadapan KPK Tanpa Izin Dewas? Ini Kata Ahli Hukum Pidana

SuaraJogja.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan klarifikasi terkait tudingan bahwa penyidik melakukan penyadapan tanpa izin Dewan Pengawas (Dewas) dalam penyidikan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI.

Tudingan ini muncul dalam persidangan kasus dugaan suap PAW DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan, dengan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa seluruh tindakan penyidikan, termasuk penyadapan, telah dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

"Setiap langkah dalam proses penyidikan, seperti penyadapan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan, dilaksanakan oleh penyidik dengan hati-hati dan tetap mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia," ujar Budi kepada awak media pada Senin (9/6/2025).

Baca Juga: KPK Dapat Kekuatan Super Baru? Bergabung OECD, Bisa Sikat Korupsi Lintas Negara

Budi menambahkan, jika ada pihak yang merasa keberatan dengan proses penyidikan, termasuk tim hukum Hasto, mereka memiliki hak untuk mengajukan gugatan praperadilan.

"Apabila ada pihak yang menilai prosedur penyidikan keliru, hal itu dapat diuji melalui praperadilan," jelasnya.

Lebih lanjut, Budi menekankan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) bertanggung jawab untuk membuktikan terjadinya tindak pidana dan membuktikan bahwa Hasto sebagai terdakwa terlibat dalam peristiwa pidana tersebut.

Budi juga menjelaskan bahwa dalam proses persidangan, jaksa memiliki metode dan strategi sendiri untuk meyakinkan majelis hakim.

"Melalui alat bukti yang sah, jaksa berusaha menunjukkan bahwa terdakwa memang terlibat dalam tindak pidana yang disangkakan," katanya.

Baca Juga: 8 Tersangka, 53 Miliar Raib: KPK Sikat Habis Mafia Pungli TKA di Kemenaker

Menurut Budi, perbedaan dalam menafsirkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan dinamika wajar yang nantinya akan disimpulkan oleh masing-masing pihak.

"Perbedaan itu nantinya dituangkan dalam surat tuntutan jaksa, pledoi dari terdakwa dan penasihat hukumnya, serta putusan majelis hakim," tegasnya.

Pendapat Ahli Hukum Pidana Terkait Legalitas Penyadapan

Sementara itu, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhammad Fatahillah Akbar, memaparkan bahwa hasil penyadapan yang dilakukan tanpa izin Dewas KPK tidak sah dijadikan alat bukti.

Penjelasan ini disampaikan Fatahillah dalam sidang kasus dugaan suap PAW DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto Kristiyanto.

Menurut Fatahillah, penyadapan tanpa izin Dewas dianggap tidak sah jika dilakukan setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengatur bahwa penyadapan harus mendapat izin Dewas.

Dalam persidangan, kuasa hukum Hasto, Febri Diansyah, bertanya apakah setelah putusan MA, KPK tidak lagi memerlukan izin dari Dewas untuk melakukan penyadapan.

"Setelah putusan MA, penyadapan tidak perlu lagi izin, tapi tetap wajib diberitahukan," jawab Fatahillah.

Ia menegaskan bahwa jika penyadapan dilakukan sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan aturan tersebut, maka izin Dewas tetap wajib diperoleh.

Febri kemudian bertanya, "Kalau penyadapan dilakukan tanpa izin Dewas, apakah hasilnya sah sebagai alat bukti?"

Fatahillah menjawab, "Kalau tidak ada izin, kemungkinan besar bukti itu dianggap tidak sah."

Ia menekankan pentingnya penyidik KPK mematuhi ketentuan yang berlaku dalam proses penyadapan agar alat bukti yang didapatkan sah secara hukum.

Febri juga menanyakan apakah proses penyadapan yang dimulai pada 20 Desember 2019 harus mengikuti Undang-Undang KPK yang berlaku saat itu.

Fatahillah menjawab tegas, "Kalau penyadapan dilakukan setelah UU KPK berlaku, maka prosesnya harus mengikuti aturan dalam undang-undang tersebut."

Ia juga mengingatkan bahwa alat bukti harus memiliki justifikasi atau alasan hukum yang kuat agar dapat diterima di pengadilan.

"Kalau tidak ada justifikasi, maka alat bukti itu tidak bisa digunakan dalam persidangan. Namun, jika justifikasinya jelas, proses persidangan tetap bisa dilanjutkan," katanya.

Meski demikian, Fatahillah menegaskan bahwa keputusan akhir tentang keabsahan alat bukti tetap menjadi kewenangan majelis hakim.

"Di Indonesia, penerapan konsep exclusionary rules belum sepenuhnya diterapkan secara tegas. Karena itu, kekuatan dan keabsahan alat bukti akan dinilai oleh majelis hakim dalam setiap perkara," jelas Fatahillah.

"Kalau memang tidak ada justifikasi yang memadai, menurut saya, alat bukti itu tidak dapat digunakan," pungkasnya.

Artikel yang tayang di Suarajogja sudah terbit lebih dulu di Suara.com dengan judul: Kubu Hasto Tuding Penyadapan Tanpa Izin Dewas, Begini Respons Balasan KPK