SuaraJogja.id - Pemerintah yang kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta.
Hal itu bisa disikapi secara positif terutama dalam upaya mendorong konsumsi masyarakat.
Namun, langkah ini dinilai belum cukup untuk menjawab persoalan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan jangka panjang.
"Menurut saya itu [BSU] positif untuk para pekerja, karena itu juga akan membantu untuk selain meringankan juga akan meningkatkan daya beli para pekerja," kata Hempri Suyatna, Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) UGM, saat dihubungi, Selasa (10/6/2025).
Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan FISIPOL UGM itu bilang meningkatnya daya beli pekerja dapat memberi efek domino pada roda ekonomi nasional.
Ketika produk-produk lebih banyak terserap oleh pasar, maka produktivitas industri pun akan terdorong.
Kondisi tersebut yang akhirnya bakal mengurangi angka pengangguran.
Meski demikian, Hempri mengingatkan bahwa BSU sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya solusi.
Pemerintah didorong untuk mulai membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih kondusif.
Baca Juga: Sidang Ijazah Palsu Jokowi: Mediasi Berjalan, UGM Tolak Mentah-Mentah Serahkan Ijazah?
Sehingga perusahaan dapat berjalan lebih sehat pula dan tidak perlu menekan biaya dengan memangkas hak-hak pekerja.
"Saya kira juga harus ada berbagai bentuk insentif kepada pengusaha, sehingga kemudian biaya-biaya yang muncul tidak harus dengan memotong biaya-biaya pekerja. Jadi jangan sampai biaya produksi itu mengganggu biaya untuk pekerja," tegasnya.
Hempri turut menyoroti pentingnya mendukung penghasilan pekerja lewat sektor-sektor alternatif, seperti usaha informal yang legal dan produktif.
Pendekatan ini bisa membantu pekerja tetap bertahan saat kondisi pasar utama sedang lesu.
"Misalnya pengembangan sektor informal dan sebagainya, harapannya para pekerja punya sektor-sektor informal sebagai sektor sampingan juga untuk menumbuhkan ekonomi," ungkapnya.
Terkait kriteria penerima BSU, ia menilai batas gaji Rp3,5 juta sudah cukup ideal. Dia mengambil contoh seperti Yogyakarta saja, misalnya, UMP masih berada di kisaran Rp2,4 juta.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
Gustan Ganda di Sidang Tipikor: Dana Hibah Pariwisata Bukan Strategi Pemenangan Pilkada Sleman 2020
-
UU Keistimewaan DIY Tinggal Cerita Sejarah, GKR Hemas Desak Masuk Pembelajaran Sekolah
-
PSIM Yogyakarta Lepas Kasim Botan, Manajer Tim Spill Pemain Asing Baru
-
Isu Reshuffle Kabinet Kian Menguat, Akademisi Nilai Menteri Sarat Kritik Layak Jadi Evaluasi
-
Tampil Gaya dengan Budget Rp80 Jutaan: 3 Mobil Bekas 'Aura Masa Kini' yang Wajib Dilirik!