Sehingga program ini memang menyasar kelompok pekerja yang cukup rentan.
Kendati demikian ia menekankan pentingnya ketepatan sasaran dan sosialisasi yang merata dalam realisasi program bantuan ini.
Ketidaksamaan penerima dalam satu kantor, atau informasi yang tidak menyeluruh, dapat menimbulkan kecemburuan dan persepsi negatif terhadap program ini.
"Saya kira proses penyeragaman itu perlu lebih jelas, lebih detail, kemudian harus ada sosialisasi sejak awal sehingga tidak ada mispresepsi," ujarnya.
"Potensi-potensi kecemburuan itu yang harus diminimalkan," imbuhnya.
Ditambahkan Hempri, BSU tetap bisa menjadi instrumen penting jika dikawal dengan tepat.
Namun, ke depan pemerintah perlu fokus pada reformasi ketenagakerjaan yang berkelanjutan tak hanya sekadar memberikan bantuan.
Termasuk menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan menjamin keadilan bagi semua pihak dalam ekosistem kerja.
"Saya kira kalau konteks spesifik ketenagakerjaan itu ya menumbuhkan ekosistem yang kondustif sehingga banyak perusahaan-perusahaan itu bisa lebih nyaman berusaha di Indonesia kemudian tidak terjadi pengangguran dan sebagainya," kata dia.
Baca Juga: Sidang Ijazah Palsu Jokowi: Mediasi Berjalan, UGM Tolak Mentah-Mentah Serahkan Ijazah?
Bantuan pemerintah lewat BSU ini sebenarnya sudah kerap dilakukan oleh negara.
Pada masa Covid-19, sejumlah pekerja mendapatkan manfaat dari bantuan ini.
Hal ini juga menjadi nilai lebih untuk pekerja agar produktif ketika mendapat upah bantuan ini.
Di sisi lain, pemerintah berusaha untuk memberikan bantuan ini dengan sasaran yang tepat.
Hal ini ditentukan oleh perusahaan tempat pegawai bekerja. Namun tak ada jaminan semua pegawai dapat karena beberapa perusahaan melakukan sistem acak.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
Gustan Ganda di Sidang Tipikor: Dana Hibah Pariwisata Bukan Strategi Pemenangan Pilkada Sleman 2020
-
UU Keistimewaan DIY Tinggal Cerita Sejarah, GKR Hemas Desak Masuk Pembelajaran Sekolah
-
PSIM Yogyakarta Lepas Kasim Botan, Manajer Tim Spill Pemain Asing Baru
-
Isu Reshuffle Kabinet Kian Menguat, Akademisi Nilai Menteri Sarat Kritik Layak Jadi Evaluasi
-
Tampil Gaya dengan Budget Rp80 Jutaan: 3 Mobil Bekas 'Aura Masa Kini' yang Wajib Dilirik!