Pratikno menegaskan bahwa kementeriannya akan terus memantau perkembangan dan progres dari masing-masing kementerian yang terlibat.
"Saya akan memantau progresnya. Saat ini sudah ada tim teknis dari kementerian terkait yang menyiapkan langkah-langkah selanjutnya, terutama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah [Dikdasmen] serta Kementerian Agama," jelasnya.
Putusan MK Tegaskan Pendidikan Dasar Gratis Wajib Diberikan
Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa pendidikan dasar selama sembilan tahun harus diberikan secara gratis dan menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan Indonesia.
Putusan yang dibacakan pada Selasa, 27 Mei 2025 tersebut mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan oleh JPPI terhadap Pasal 34 ayat 2 UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003.
Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa Pasal 34 ayat 2 UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai dengan tepat.
Artinya, pasal tersebut hanya sah dan konstitusional jika diartikan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin pelaksanaan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta."
SPMB 2025 Dinilai Masih Bermasalah dan Diskriminatif
Sebelumnya, pelaksanaan SPMB 2025 menuai kritik dan protes karena ditemukan indikasi kecurangan dalam proses penerimaan.
Baca Juga: Putusan MK Bikin Pusing Daerah: Sekolah Gratis Impian atau Mimpi?
JPPI menilai bahwa sistem SPMB 2025 masih jauh dari prinsip keadilan dan belum sepenuhnya melindungi hak pendidikan bagi semua anak.
Sistem penerimaan tersebut dinilai diskriminatif dan masih terjebak dalam masalah lama, yaitu persaingan ketat memperebutkan kursi di sekolah negeri tanpa menyediakan solusi menyeluruh bagi siswa yang tidak diterima.
Kasus jual beli kursi yang marak terjadi mengikuti pola pasar, di mana tingginya permintaan terhadap kursi di sekolah negeri, sementara ketersediaannya terbatas, membuat harga kursi menjadi semakin tinggi.
"Inilah celah terjadinya praktik jual beli kursi, pungutan liar, dan manipulasi yang selama ini sudah berupaya diberantas. Permintaan sangat tinggi, sedangkan ketersediaan sangat minim," kata Ubaid.
Artikel di Suarajogja ini sudah lebih dulu terbit di Suara.com dengan judul: SPMB 2025 Dinilai Langgar Putusan MK, JPPI Desak Pemerintah Biayai Penuh Siswa Swasta
Berita Terkait
Terpopuler
- Empat Pemuda Bobol Gudang Barang Bukti Satlantas Polres Gowa
- Penyadapan Presiden: Prabowo Dengar Suara Mencurigakan, Seskab Teddy Gercep Copot Kabel WiFi
- PLN Beli Gas dari Blok Milik Hashim hingga 2037, Berapa Nilai Kontraknya?
- Sewa Rp315 Juta, Persitara Jakarta Utara Resmi Bermarkas di Stadion Wibawa Mukti
- Belum Ada Kerjaan Usai Mundur Jadi Wapres, Gibran Semangat Diajak Main GTA VI
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
Pecah di Cikarang dan Jogja, Konser Koplo Jomlo Fest Siap Ekspansi di Dalam dan Luar Negeri
-
BRI Hadirkan Community of Payroll, Buka Peluang Bisnis Sampingan bagi Nasabah
-
Karhutla dan Overtourism Ancam Pariwisata Indonesia, Destinasi Wisata Alam Bisa Hilang
-
Ride in Style TRIPLE Hadir di Jogja, Satukan Komunitas Vespa Lewat Fashion dan Musik
-
Rumah Sakit Berlomba Hadirkan Teknologi Canggih, Akses BPJS Masih Tak Ada Kepastian