SuaraJogja.id - Polda DIY masih mendalami dugaan kasus korupsi dalam pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
Kasus ini diduga terkait penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD tahun anggaran 2022.
Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan mengungkapkan bahwa modus dugaan korupsi ini terjadi melalui sistem pengadaan secara elektronik atau e-katalog.
"Melalui apa modusnya, melalui sistem e-katalog atau e-purchasing yang bersumber dari anggaran DAK APBD Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2022," kata Ihsan, saat ditemui wartawan, Selasa (1/7/2025).
Disampaikan Ihsan, penyidik menduga ada ketidaksesuaian antara barang yang dicantumkan dalam katalog elektronik dengan barang yang diadakan di lapangan.
"Jadi kasus ini kami dapatkan melalui sistem e-katalog, sepertinya tidak sesuai antara pengadaan, ini kan terkait pengadaan artinya barang yang di dalam katalog tidak sesuai dengan yang diadakan," ucapnya.
Saat ini diketahui penyidik telah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Pengembangan terus dilakukan dengan memeriksa saksi-saksi tambahan.
"Rencana tindaklanjut tentu akan terus dilakukan penyidikan secara intensif dengan memanggil dan memeriksa saksi-saksi tambahan yang memang dibutuhkan untuk memperkuat kasus ini," ujarnya.
Ihsan belum merinci ketika ditanya mengenai jumlah saksi yang telah diperiksa. Namun dari informasi terakhir sudah ada delapan saksi yang diperiksa terkait kasus tersebut.
Baca Juga: Skandal Korupsi Rp21 M di Disdik Gunungkidul, 8 Saksi Diperiksa Polda, Siapa Tersangkanya?
Selain itu, diungkapkan Ihsan, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di dua lokasi guna mengumpulkan bukti tambahan.
"Sudah dilakukan penggeledahan di Kantor Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Gunungkidul dan juga kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul," tambahnya.
Soal total kerugian negara akibat dugaan korupsi ini, Ihsan menyebut saat ini masih dalam tahap penghitungan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Masih dalam proses penghitungan oleh BPK," imbuhnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kajian UGM: Durasi Pidato Prabowo Naik Tiga Kali Lipat, Ucapan Tidak Pantas Tercatat 311 Kali
- 3 Sepatu Puma Tanpa Tali yang Nyaman Buat Jalan, Bergaya hingga Lari
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- 5 HP OPPO Terbaru di Indonesia, dari Midrange Tangguh hingga Flagship Superior
- Buntut Panjang RI Pangkas Ekspor Gas, Bahlil Kini Ketakutan Impor Pertalite Distop Singapura
Pilihan
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
Terkini
-
Polda DIY Akui Terima BKO Pasukan Luar Daerah untuk Pengamanan Aksi di Malioboro
-
Peringatan Dini Cuaca DIY: Kota Jogja hingga Sleman Berpotensi Hujan Petir
-
11 Pengasuh Day Care Little Aresha Divonis Maksimal 3 Tahun, Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa
-
Kronologi Kericuhan Malioboro Usai Demo Sumpah Pemuda, Massa Tak Dikenal Serang Gedung DPRD DIY
-
Polda DIY Pastikan Malioboro Dalam Kendali Penuh Usai Kerahkan Water Cannon dan Gas Air Mata