SuaraJogja.id - Di tengah ketatnya regulasi haji yang diberlakukan Pemerintah Arab Saudi, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mewacanakan pemberangkatan jemaah haji melalui jalur laut.
Hal itu sebagai opsi alternatif memperluas akses masyarakat untuk ibadah ke tanah suci.
Namun wacana tersebut hingga kini belum sampai di tingkat daerah.
Alih-alih jadi pembahasan, Kemenag memilih fokus utama pemerintah saat ini adalah peningkatan mutu layanan jemaah, bukan perubahan jalur transportasi.
"Betul, sempat muncul ide untuk menghidupkan kembali jalur laut seperti era 60-an dan 70-an sebagai solusi memangkas antrian dan menurunkan biaya. Tapi hingga hari ini, belum ada isu kuat atau keputusan formal soal itu," ungkap Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag DIY, Basori Alwi disela Forum Pengusaha Umroh dan Haji (FORPUHY) di Yogyakarta, Selasa (15/7/2025).
Menurut Basori, wacana haji jalur laut, meskipun menarik dari sisi efisiensi biaya, belum menjadi agenda resmi pembahasan pemerintah.
Apalagi regulasi dari Pemerintah Arab Saudi semakin ketat, khususnya dalam hal zonasi layanan, input sistem visa e-Hajj, dan penunjukan syarikah [perusahaan penyedia layanan].
Kebijakan itu membuat Pemerintah Indonesia harus lebih sigap dalam menyesuaikan sistem pelayanan agar tetap sesuai standar dan tepat waktu.
Saat ini penyelenggara haji dari Indonesia diharuskan memilih zona layanan dan melakukan pembayaran lebih awal sebelum bisa menginput program layanan di sistem Arab Saudi.
Baca Juga: KPK Dalami Korupsi Kuota Haji di Era Gus Yaqut, Skandal Sebelum Tahun 2024 Terkuak
Proses ini harus dilakukan secara cepat dan akurat karena berkaitan langsung dengan pengeluaran visa haji yang kini sudah ditentukan waktunya.
"Arab Saudi sudah menentukan visa haji harus keluar pada satu waktu yang seragam. Jadi kami harus siapkan semuanya lebih awal, bahkan untuk haji 2026, persiapan sudah harus dimulai sejak September atau Oktober tahun ini," ujar dia.
Belum Realistis
Meski menarik perhatian publik, ide pemberangkatan lewat laut dinilai masih belum realistis untuk diterapkan dalam waktu dekat.
Selain tantangan logistik, kapasitas, dan waktu tempuh yang jauh lebih lama, sistem yang dibangun Pemerintah Arab Saudi kini seluruhnya berbasis digital dan terintegrasi dengan jalur udara.
"Kalau haji laut dipaksakan sekarang, bisa jadi malah tidak sinkron dengan sistem Arab Saudi yang makin maju dan ketat. Fokus kami saat ini adalah bagaimana layanan tetap prima dan jemaah bisa berangkat tanpa hambatan," ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dulu Dicibir, Keputusan Elkan Baggott Tolak Timnas Indonesia Kini Banjir Pujian
- Lupakan Vario! 5 Rekomendasi Motor Gagah Harganya Jauh Lebih Murah, Tenaganya Bikin Ketagihan
- Pemain Keturunan Rp52,14 Miliar Follow Timnas Indonesia: Saya Sudah Bicara dengan Pelatih Kepala
- Sedan Bekas Tahun Muda Mulai Rp 70 Juta, Ini 5 Pilihan Irit dan Nyaman untuk Harian
- Pemain Keturunan Palembang Salip Mauro Zijlstra Gabung Timnas Indonesia, Belum Punya Paspor RI
Pilihan
-
Ole Romeny Jalani Operasi, Gelandang Arema FC Pilih Tutup Komentar di Instagram
-
Pengusaha Lokal Bisa Gigit Jari, Barang Impor AS Bakal Banjiri Pasar RI
-
BREAKING NEWS! Satoru Mochizuki Dikabarkan Dipecat dari Timnas Putri Indonesia
-
Tarif Trump 19 Persen Bikin Emiten Udang Kaesang Makin Merana
-
Memanas! Penggugat Wanprestasi Mobil Esemka Pertanyakan Bukti Video PT SMK
Terkini
-
'Proyek Coba-Coba?' Sekolah Rakyat Yogyakarta Tuai Kritik, DPRD DIY Ungkap Kekurangan Fatal
-
Waspada Kemarau Basah: Jangan Kaget Jika Harga Cabai dan Bawang Merah Melonjak
-
Demi Tol Solo-YIA, 289 Makam Dipindah dalam 4 Hari, Ini Lokasi Barunya
-
15 Tahun Penjara Menanti, Pengedar Uang Palsu di Sleman Tertangkap, Modusnya Bikin Geleng Kepala
-
Update Kasus Pengerusakan Mobil Patroli Godean: Polisi Ungkap Identitas dan Peran 2 Tersangka Baru