Konsesi Tambang Belum Terealisasi, LBH Muhammadiyah Tuntut Prabowo Lahirkan Kebijakan Kongkrit

Taufik mencontohkan, pihaknya pernah mendampingi kasus di Wadas di Purworejo, kasus warga perumahan Banten Indah Permai (BIP) di Banten dan lainnya.

"Pendampingan gratis kami berikan bagi yang layak dibela, terutama kaum miskin dan tertindas," ungkapnya.

Taufik menambahan, LBH AP Muhammadiyah tidak membatasi ruang lingkup advokasi hanya pada kasus tertentu.

Selama pihak yang didampingi berada di posisi benar dan layak dibela, pendampingan akan diberikan.

Sebut saja korban judi atau pihak yang melawan bandar.

Namun dengan catatan selama sesuai SOP dan mendapatkan kuasa resmi.

"Kami punya mekanisme seleksi perkara, dan pembiayaan banyak berasal dari zakat dan infak. Fokusnya pada masyarakat miskin atau yang benar-benar terzalimi," ungkapnya.

Selain memperluas jaringan LBH, Rakornas juga mendeklarasikan berdirinya Organisasi Advokat Muhammadiyah bernama Advokat Sang Surya Indonesia.

Organisasi ini menjadi wadah solidaritas para advokat Muhammadiyah di seluruh Indonesia, yang akan bekerja sama dengan 160 fakultas hukum Muhammadiyah untuk melahirkan advokat-advokat baru.

Baca Juga: Amnesti Prabowo di Jogja: Langkah Strategis atau Pembebasan Kontroversial Mirip Kasus Hasto?

Sinergi dengan perguruan tinggi akan mencakup pendidikan profesi advokat berbasis nilai-nilai perjuangan Persyarikatan.

Dengan demikian perluasan jangkauan pendampingan hukum di seluruh Indonesia bisa dilakukan.

"Kami tidak ingin menjadi organisasi tandingan, tapi wadah persaudaraan advokat Muhammadiyah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi