SuaraJogja.id - Aliansi Jogja Memanggil kembali menggelar aksi demonstrasi di Bundaran UGM, Senin (1/9/2025).
Aksi damai ini diwarnai dengan seruan mengecam brutalitas aparat kepolisian sekaligus menolak berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai menyengsarakan rakyat.
Berdasarkan pantauan SuaraJogja.id, ratusan massa aksi telah hadir dan melakukan berbagai orasi di lokasi aksi.
"Kenapa kemudian aksi hari ini kita coba membangun aksi itu kan karena terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat kepolisian," kata Humas Aliansi Jogja Memanggil, Boengkoes kepada wartawan, Senin siang.
Beberapa peristiwa itu yakni Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring yang meninggal ditabrak kendaraan taktis Brimob di Jakarta pada (28/8/2025).
Kemudian Rheza Sendy Pratama mahasiswa Amikom di Yogyakarta yang meninggal diduga dianiaya polisi pada (31/8/2025) di Polda DIY.
Menurut Boengkoes, peristiwa itu menunjukkan wajah represif negara terhadap rakyat yang menyuarakan pendapatnya.
Selain soal kekerasan aparat, aksi tersebut juga menyoroti kebijakan pemerintahan Jokowi-Prabowo.
Boengkoes menilai kebijakan efisiensi anggaran pendidikan, kenaikan PPN 12 persen, hingga kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat menunjukkan arah politik yang merugikan rakyat.
Baca Juga: Videonya Viral, Ini Penyebab Mahasiswa Amikom Meninggal Dunia pasca Demo di Jogja
"Beberapa kebijakan yang kemudian dikeluarkan oleh Jokowi-Prabowo ini kan cukup menyengsarakan masyarakat Indonesia," ucapnya.
Boengkoes menyebut, isu yang diangkat dalam aksi kali ini meliputi tuntutan menolak efisiensi anggaran pendidikan, menghentikan pemangkasan, serta mewujudkan pendidikan gratis.
"Kedua usut tuntas segala brutalitas aparat yang merenggut nyawa rakyat terutama dalam demonstrasi belakangan ini. Lalu yang ketiga bebaskan semua demonstran pejuang lingkungan, pejuang HAM serta pejuang demokrasi," tandasnya.
Tuntutan lain yang disuarakan adalah pencopotan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, reformasi total Polri, penarikan militer ke barak, serta pencabutan Undang-Undang TNI.
Selain itu, aliansi juga mendesak pembatalan program makan bergizi gratis (MBG) yang dianggap koruptif, penghapusan tunjangan DPR dan pejabat, penyamaan gaji pejabat dengan rata-rata buruh, kenaikan upah buruh, serta penurunan kebutuhan pokok rakyat.
Aliansi Jogja Memanggil turut menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor, penuntasan mafia tanah, hingga pengadilan bagi aparat dan pejabat pelanggar HAM.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- Sempat Diamankan saat OTT, Sestama BNPB Rustian Kini Diperiksa KPK di Gedung Merah Putih
- 3 Sepatu Lari Lokal untuk Full Marathon, Ini Spesifikasi dan Harganya
- Ramai Tren Downgrade Lifestyle, Desainer Pilih Bedakan Produk Retail dan Wastra
- Sering Dijual Lebih Murah, Apakah Sepatu di Sports Station Ori?
Pilihan
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
Terkini
-
Jelang COP31, Jaringan Orang Muda Kritik Eksploitasi Alam di Jogja, Rakyat yang Tanggung Akibatnya
-
Korban Luka Kericuhan Malioboro Capai 116 Orang, 13 Jalani Dirawat Inap
-
Bukti Negara Hadir Tingkatkan Kesehatan Masyarakat: Program CKG Sudah Deteksi Medis 105 Juta Orang
-
Usung Pelestarian Budaya Berkelanjutan, Ini Rangkaian Acara Tentrem Cultural Week 2026
-
JPW Pertanyakan Sikap Humanis Polda DIY: Ada Pelempar Berlindung di Balik Barikade Polisi