Rekam Jejak Ahmad Dofiri, Mantan Kapolda DIY yang Ditunjuk Prabowo untuk Reformasi Polri

SuaraJogja.id - Di tengah dinamika perpolitikan dan hukum nasional, nama Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Ahmad Dofiri kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuknya sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), dan Reformasi Kepolisian.

Penunjukan ini bukan hanya penegasan atas rekam jejaknya yang cemerlang, melainkan juga menandai babak baru dalam upaya perbaikan institusi Polri yang menjadi sorotan publik.

Dari Indramayu ke Puncak Karier Bhayangkara

Ahmad Dofiri lahir di Indramayu, Jawa Barat, pada tanggal 4 Juni 1967.

Sosoknya dikenal sebagai salah satu lulusan terbaik Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1989, di mana ia meraih penghargaan Adhi Makayasa yang prestisius.

Perjalanan kariernya di Korps Bhayangkara diwarnai dengan berbagai penugasan penting dan strategis, menunjukkan kapabilitasnya dalam memimpin dan mengelola berbagai sektor kepolisian.

Salah satu jabatan penting yang pernah diembannya adalah Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Kapolda DIY) dari 14 November 2016 hingga 6 Desember 2019.

Selama menjabat di Kota Pelajar, Dofiri dikenal atas komitmennya dalam menanggulangi kasus-kasus kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat, yang dikenal dengan sebutan klitih.

Ia secara aktif mengimbau seluruh pihak, mulai dari orang tua, sekolah, hingga anggota kepolisian, untuk bersama-sama memerangi fenomena tersebut melalui peningkatan patroli, razia, serta pengawasan.

Baca Juga: Polisi Tegaskan Pelaku Pelemparan Bom Molotov Pos Polisi Tak Ikut Aksi Berujung Ricuh di Polda DIY

Dofiri juga memastikan bahwa setiap kasus klitih akan ditindaklanjuti dan para pelakunya diproses hukum, menunjukkan keseriusan Polda DIY di bawah kepemimpinannya dalam menjaga kamtibmas.

Ketegasan di Balik Kasus Sensasional Ferdy Sambo

Kredibilitas Ahmad Dofiri semakin menguat ketika ia terlibat dalam penanganan salah satu kasus paling mengguncang institusi Polri, yaitu kasus "Polisi Tembak Polisi" yang menyeret mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo.

Dofiri didapuk sebagai Ketua Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang menyidangkan pelanggaran etik Ferdy Sambo pada Agustus 2022.

Di hadapan publik, Dofiri memimpin sidang yang menjatuhkan sanksi tegas berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Ferdy Sambo.

Keputusan ini diambil karena Ferdy Sambo terbukti melakukan pelanggaran berat Kode Etik Profesi Polri, termasuk keterlibatannya dalam tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Peran Dofiri dalam kasus ini menegaskan integritas dan ketegasannya dalam menegakkan aturan, bahkan terhadap perwira tinggi sekalipun, yang menjadikannya figur yang dipercaya untuk menjadi penasihat dalam reformasi di tubuh kepolisian ke depan.

Sebelum memimpin sidang etik, Dofiri juga sempat menginterogasi Bharada Richard Eliezer, salah satu saksi kunci dalam kasus tersebut, saat ia menjabat sebagai Kabaintelkam Polri.

Penasihat Khusus Presiden: Menuju Reformasi Polri yang Lebih Baik

Pada 17 September 2025, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.

Jabatan baru ini merupakan posisi strategis yang dibentuk di era pemerintahan Presiden Prabowo, menyoroti urgensi reformasi institusi kepolisian.

Dalam posisi barunya ini, Ahmad Dofiri mengemban tugas krusial untuk memberikan masukan dan saran kepada Presiden terkait arah kebijakan di bidang keamanan nasional, ketertiban masyarakat, serta pembenahan fundamental di internal Polri.

Reformasi Polri yang dimaksud meliputi berbagai aspek, mulai dari peningkatan profesionalisme, penegakan disiplin, transparansi, akuntabilitas, hingga perbaikan pelayanan publik.

Dengan latar belakang pengalaman dan prestasinya, Dofiri diharapkan mampu merumuskan strategi dan program yang komprehensif untuk mewujudkan Polri yang lebih baik, sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat.

Peran ini menjadi tantangan sekaligus kesempatan baginya untuk meninggalkan warisan reformasi yang signifikan bagi Korps Bhayangkara.