Petinggi BGN Tak Ada Ahli Gizi? Latar Belakang Ini jadi Sorotan di Kasus Keracunan Massal

SuaraJogja.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digagas dengan tujuan mulia untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak Indonesia, kini menjadi sorotan tajam menyusul ribuan kasus keracunan massal di berbagai daerah.

Data menunjukkan bahwa lebih dari 6.000 siswa dan masyarakat telah menjadi korban keracunan setelah mengonsumsi menu MBG.

Situasi ini memicu gelombang kritik dan desakan agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh serta memperbaiki tata kelola program.

Gelombang Keracunan Massal: Lebih dari 6.000 Korban Berjatuhan

Sejak diluncurkan pada awal 2025, program MBG telah mencatat angka keracunan yang mengkhawatirkan.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan sebanyak 6.425 kasus keracunan siswa dari Januari hingga September 2025, dengan lonjakan signifikan terjadi dalam dua bulan terakhir.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 4.711 korban hingga 22 September 2025, berdasarkan laporan kejadian luar biasa (KLB) dari dinas kesehatan daerah.

Kasus keracunan ini tersebar di setidaknya 18 provinsi, dengan angka tertinggi di Jawa Barat yang mencapai lebih dari 2.000 korban.

Tak hanya siswa, kasus ini juga menimpa masyarakat umum dan bahkan ibu hamil.

Baca Juga: Keracunan MBG Picu Trauma, Bupati Sleman: "Saya Paham, Harus Ada Solusi Cepat"

Investigasi awal mengungkap berbagai permasalahan di dapur penyedia makanan, termasuk kondisi tidak higienis, lokasi dekat kandang ternak atau tempat pembuangan sampah, hingga adanya "dapur fiktif" yang tidak memenuhi standar jarak tempuh ke sekolah.

Beberapa laporan bahkan menyebutkan temuan belatung dalam makanan.

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak evaluasi total terhadap program ini, mengingat bahwa keamanan pangan seharusnya menjadi prioritas utama.

Petinggi BGN Disorot: Minim Latar Belakang Gizi Profesional

Salah satu kritik utama yang muncul adalah mengenai kualifikasi petinggi dan pengurus Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program MBG.

Masyarakat dan netizen menyoroti dominasi latar belakang militer (purnawirawan TNI) dalam jajaran pejabat BGN, dengan minimnya kehadiran ahli gizi profesional.