- MBG menuai pro dan kontra setelah para petinggi BGN tak ada satupun yang berlatar belakang gizi
- Keracunan akibat menu MBG yang tak diawasi ketat mengorbankan 6.000 orang
- Pemerintah harus melakukan reformasi kebijakan untuk MBG jika ingin program ini terus berjalan
Kepala BGN saat ini, Dadan Hindayana, yang dilantik pada Agustus 2024, diketahui memiliki latar belakang pendidikan di bidang entomologi (ilmu serangga) dengan fokus pada pertanian dan proteksi tanaman, bukan ilmu gizi.
Selain itu, pejabat BGN lainnya juga berasal dari beragam latar belakang seperti purnawirawan Polri, dosen, hingga mantan tim sukses, namun tidak ada yang secara spesifik berlatar belakang kesehatan atau ahli gizi.
Ketiadaan keahlian gizi di tingkat pimpinan ini diduga menjadi salah satu faktor penyebab kacaunya perumusan menu dan pengawasan kualitas gizi, yang berujung pada kasus keracunan.
Ahli gizi dr. Tan Shot Yen, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI, mengkritik keras menu MBG yang menyajikan makanan seperti burger dan spaghetti.
Ia mempertanyakan relevansi menu tersebut dengan gizi lokal Indonesia dan menekankan pentingnya penggunaan pangan lokal.
Langkah Mendesak Pemerintah untuk Perbaikan Program
Melihat besarnya jumlah korban dan kritik yang terus bermunculan, pemerintah didesak untuk segera mengambil tindakan konkret.
Setidaknya harus ada evaluasi total dan moratorium program.
DPR RI dan berbagai pihak, termasuk BEM-KM UGM, mendesak evaluasi total terhadap program MBG.
Baca Juga: Keracunan MBG Picu Trauma, Bupati Sleman: "Saya Paham, Harus Ada Solusi Cepat"
Moratorium sementara program dapat dipertimbangkan untuk memastikan perbaikan sistemik tanpa menambah jumlah korban.
Selain itu penempatan ahli gizi profesional harus dilakukan.
Pemerintah harus menunjuk individu dengan latar belakang gizi dan keamanan pangan yang kuat untuk memimpin dan mengawasi BGN serta program MBG di setiap tingkatan.
Keahlian di bidang ini esensial untuk merumuskan menu yang benar-benar bergizi dan aman.
Prioritas pangan lokal dan gizi seimbang perlu diperhatikan pemerintah.
Mengadopsi saran ahli gizi seperti dr. Tan Shot Yen, pemerintah perlu memastikan bahwa 80 persen menu MBG berasal dari pangan lokal yang kaya gizi, sesuai dengan karakteristik daerah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
Gelombang Pengunduran Diri di Partai Buruh Berlanjut, Seluruh Pengurus DIY Kompak Pamit
-
Viral Debat Mahasiswa dan Rektorat UNY saat Hendak Gelar Aksi, Begini Kronologi Lengkapnya
-
Sri Sultan Absen dari Agenda Pemerintahan, Paku Alam X Ditunjuk Jadi Plh Gubernur DIY
-
Rp4,6 Miliar Digelontorkan, Mesin Produksi Susu di DIY Diduga Tak Pernah Berfungsi
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda