- MBG menuai pro dan kontra setelah para petinggi BGN tak ada satupun yang berlatar belakang gizi
- Keracunan akibat menu MBG yang tak diawasi ketat mengorbankan 6.000 orang
- Pemerintah harus melakukan reformasi kebijakan untuk MBG jika ingin program ini terus berjalan
Kepala BGN saat ini, Dadan Hindayana, yang dilantik pada Agustus 2024, diketahui memiliki latar belakang pendidikan di bidang entomologi (ilmu serangga) dengan fokus pada pertanian dan proteksi tanaman, bukan ilmu gizi.
Selain itu, pejabat BGN lainnya juga berasal dari beragam latar belakang seperti purnawirawan Polri, dosen, hingga mantan tim sukses, namun tidak ada yang secara spesifik berlatar belakang kesehatan atau ahli gizi.
Ketiadaan keahlian gizi di tingkat pimpinan ini diduga menjadi salah satu faktor penyebab kacaunya perumusan menu dan pengawasan kualitas gizi, yang berujung pada kasus keracunan.
Ahli gizi dr. Tan Shot Yen, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI, mengkritik keras menu MBG yang menyajikan makanan seperti burger dan spaghetti.
Ia mempertanyakan relevansi menu tersebut dengan gizi lokal Indonesia dan menekankan pentingnya penggunaan pangan lokal.
Langkah Mendesak Pemerintah untuk Perbaikan Program
Melihat besarnya jumlah korban dan kritik yang terus bermunculan, pemerintah didesak untuk segera mengambil tindakan konkret.
Setidaknya harus ada evaluasi total dan moratorium program.
DPR RI dan berbagai pihak, termasuk BEM-KM UGM, mendesak evaluasi total terhadap program MBG.
Baca Juga: Keracunan MBG Picu Trauma, Bupati Sleman: "Saya Paham, Harus Ada Solusi Cepat"
Moratorium sementara program dapat dipertimbangkan untuk memastikan perbaikan sistemik tanpa menambah jumlah korban.
Selain itu penempatan ahli gizi profesional harus dilakukan.
Pemerintah harus menunjuk individu dengan latar belakang gizi dan keamanan pangan yang kuat untuk memimpin dan mengawasi BGN serta program MBG di setiap tingkatan.
Keahlian di bidang ini esensial untuk merumuskan menu yang benar-benar bergizi dan aman.
Prioritas pangan lokal dan gizi seimbang perlu diperhatikan pemerintah.
Mengadopsi saran ahli gizi seperti dr. Tan Shot Yen, pemerintah perlu memastikan bahwa 80 persen menu MBG berasal dari pangan lokal yang kaya gizi, sesuai dengan karakteristik daerah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Hadir ke Cikeas Tanpa Undangan, Anies Baswedan Dapat Perlakuan Begini dari SBY dan AHY
- 7 Rekomendasi Bedak Tabur yang Bagus dan Tahan Lama untuk Makeup Harian
- 30 Kode Redeem FF 25 Maret 2026: Klaim Bundle Panther Gratis dan Skin M14 Sultan Tanpa Top Up
- 5 Rekomendasi HP Samsung Terbaru Murah dengan Spek Gahar, Mulai Rp1 Jutaan
- 10 Potret Rumah Baru Tasya Farasya yang Mewah, Intip Detail Interiornya
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Eks Bupati Sleman Sri Purnomo: Jangan Sampai Menghukum Orang yang Tak Berdosa
-
Wacana WFA ASN untuk Efisiensi BBM Mengemuka, Pemda DIY Pertanyakan Efektivitas Kerja
-
Pledoi Sri Purnomo: Kuasa Hukum Tegaskan Tak Ada Persekongkolan dan Keuntungan Pribadi
-
Pameran Kuliner dan Kemasan Skala Internasional Siap Digelar di Jogja, Dorong Standardisasi Mutu
-
Mulai 1992 Hingga Kini, UMKM Kuliner Ayam Panggang Bu Setu Terus Berjaya Bersama BRI