DIY Darurat PHK, Apindo: Subsidi Upah Harus Lebih Besar dan Panjang

SuaraJogja.id - Kelesuan ekonomi yang disertai meningkatnya angka pengangguran serta maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) membuat intervensi pemerintah menjadi sangat dibutuhkan guna menstimulasi pertumbuhan ekonomi.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menilai perlu adanya perluasan program subsidi bantuan upah bagi pekerja terdampak.

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo DIY, Timotius Apriyanto, menjelaskan bahwa saat ini Indonesia menghadapi ketidakpastian ekonomi dan gejolak geopolitik global yang berdampak pada meningkatnya risiko PHK massal.

"Di DIY sudah terjadi lebih dari 2.500 kasus PHK, dengan jumlah tertinggi di Kabupaten Sleman mencapai sekitar 1.900 orang. Salah satu penyebab utamanya adalah kebakaran pabrik yang memaksa pemberhentian 1.300 karyawan. Secara keseluruhan, jumlah PHK tahun ini meningkat dibanding tahun lalu," ujarnya dikutip dari Harianjogja.com, Minggu (5/10/2025).

Sementara itu, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 yang dijadwalkan pada November mendatang menjadi tantangan tersendiri di tengah penurunan daya beli masyarakat.

Menurut Timotius, kondisi pasar saat ini, terutama di sektor souvenir, tekstil, dan kebutuhan pokok menunjukkan tanda-tanda lesunya aktivitas ekonomi.

"Turunnya daya beli masyarakat ini bisa menjadi peringatan dini atas kelesuan ekonomi yang lebih luas," tambahnya.

Untuk mencegah dampak lebih parah, Apindo DIY mendorong pemerintah memperluas program subsidi upah (BSU) seperti yang pernah dilakukan tahun lalu.

Namun, nilai dan cakupan program tersebut dinilai perlu ditingkatkan.

Baca Juga: Harus Sediakan 1.000 Ton per Hari, Pengolahan Sampah jadi Energi Listrik di Jogja masih Dilematis

"Kami berharap bantuan subsidi upah diperpanjang dengan nilai yang lebih besar, minimal Rp600.000 per bulan untuk pekerja berpenghasilan di bawah Rp5 juta. Program ini sebaiknya juga berlangsung hingga akhir 2025 agar dampaknya benar-benar terasa," jelas Timotius.

Ia juga menilai pemerintah dapat mencari sumber pendanaan alternatif tanpa mengganggu stabilitas fiskal nasional.

"Saya yakin Menteri Keuangan bisa menemukan solusi pembiayaan yang tepat. Sebagian anggaran bisa dialihkan dari program lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG)," katanya.

Lebih lanjut, Timotius menekankan bahwa kebijakan pemerintah sebaiknya tidak hanya bersifat reaktif, melainkan juga berorientasi pada peningkatan produktivitas dan daya saing industri.

"Yang perlu diperkuat adalah ekosistem industri dan perdagangan. Dari sisi tenaga kerja, peningkatan produktivitas harus dilakukan melalui revitalisasi pendidikan serta pelatihan vokasi. Intinya, peningkatan keterampilan (upscaling dan reskilling) menjadi kunci bagi DIY untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi ke depan," ujarnya.