Soeharto Bukan Pahlawan, Ia Penjahat Kemanusiaan Suara Lantang Jogja Memanggil Tolak Keputusan Istana

SuaraJogja.id - Presiden Prabowo Subianto baru saja menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (10/11/2025).

Salah satu tokoh yang kontroversial memperoleh gelar ini adalah Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Penganugerahan gelar tersebut pun banyak mendapat kritik dari sejumlah pihak.

Sebab, keputusan Prabowo itu dinilai tidak pantas karena Soeharto membawa masa kelam bagi bangsa ini sebelum reformasi.

Sebut saja puluhan anggota Jogja Memanggil yang melakukan aksi unjukrasa di Yogyakarta, Senin Siang.

Mereka menegaskan Soeharto tidak pantas dinobatkan sebagai pahlawan bangsa.

Juru Bicara Jogja Memanggil, Bung Koes dalam pernyataan sikapnya menyatakan rezim Orde Baru di bawah Soeharto merupakan masa kelam yang menandai pembunuhan terhadap demokrasi.

Bahkan pelanggaran hak asasi manusia, dan pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan terjadi.

"Soeharto bukan pahlawan, ia penjahat kemanusiaan. Rezimnya dibangun di atas darah dan kebohongan. Dari pembantaian massal 1965-1966, Talangsari, hingga penculikan aktivis 1990-an, semua menjadi bukti bahwa kekuasaan Soeharto adalah mesin pembunuh rakyat," ungkapnya.

Baca Juga: Gelar Pahlawan Soeharto: UGM Peringatkan Bahaya Penulisan Ulang Sejarah & Pemulihan Citra Orde Baru

Dia menyebut, mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional sama saja dengan menghapus ingatan kolektif bangsa terhadap penderitaan yang ditimbulkan oleh rezim Orde Baru.

Mestinya bangsa ini tidak boleh menormalisasi kejahatan sejarah.

Karenanya mengangkat Soeharto sebagai pahlawan berarti mengkhianati para korban.

Pemerintah pun dinilai menertawakan perjuangan reformasi yang telah mengorbankan ribuan nyawa rakyat dan mahasiswa.

Apalagi warisan Soeharto bukan hanya kekerasan politik. Namun juga korupsi yang dilembagakan melalui yayasan-yayasan seperti Supersemar dan Dharmais.

Bahkan rezimnya menumbuhkan ketimpangan ekonomi dan sistem politik yang menindas.