- Pemda DIY menghentikan sementara bantuan sosial bagi 7.001 warga terindikasi judi daring berdasarkan temuan PPATK mengenai aliran dana mencurigakan.
- Penghentian mencakup wilayah lima kabupaten/kota dan mayoritas menimpa penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang terdeteksi pola transaksi perjudian.
- Dinsos DIY membuka waktu klarifikasi kepada warga, sebab penyalahgunaan dapat dilakukan anggota keluarga lain, sebelum keputusan akhir dibuat.
Dia menegaskan, bansos tidak boleh digunakan untuk aktivitas yang melanggar hukum, termasuk judol. Karenanya jika hasil verifikasi menunjukkan bahwa dana bansos digunakan untuk judol, maka penerima otomatis tidak lagi berhak mendapatkan bantuan.
Tindak lanjut untuk penerima yang terbukti berjudi akan diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Endang berharap, peristiwa ini seharusnya menjadi momentum bagi masyarakat untuk memahami bahwa bansos hanya bersifat sementara, bukan sumber penghidupan permanen.
"Bansos itu penting, tapi untuk yang benar-benar memerlukan. Kalau dari hasil transferan terlihat digunakan untuk berjudi, berarti memang dia tidak perlu bantuan. Masa pemerintah membantu untuk judi? Itu tidak benar," ungkapnya.
Endang menambahan, meski ada penghentian sementara bansos, Dinsos DIY tetap menyalurkan Bantuan Langsung Sementara (BLTS) untuk penerima PKH, BPNT, dan program pengembangan lain.
BLTS disalurkan untuk periode Oktober–Desember 2025 dengan nominal Rp300 ribu per bulan, dan diberikan sekaligus Rp900 ribu melalui PT Pos dan bank Himbara.
Melalui program restorasi sosial, Dinas Sosial DIY terus melakukan sosialisasi untuk mengubah pola pikir agar masyarakat tidak bergantung pada bantuan.
"Budaya malunya harus dibangun. Malu kalau dikatain miskin. Malu kalau tidak usaha. Malu kalau malas," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Baca Juga: Geger! Rusa Timor Berkeliaran di Sleman, Warga Panik Cari Pemilik Satwa Liar yang Lepas
Berita Terkait
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
Rhenald Kasali Jadi Pembicara KBC BizFest 2026 UAJY, Bahas Tantangan Bisnis Masa Depan
-
UMP DIY 2027 Naik 12,72 Persen, Buruh Masih Tekor Rp1,8 Juta dari KHL
-
Rio Febrian Nyanyikan Nada Doaku, Single Terbaru Karya Grego Julius tentang Ketulusan Berdoa
-
Pesta Nasabah Mekaar di Jogja, PNM Luncurkan Aplikasi Beasiswa dan Kenalkan Bunga Pinjaman 8 Persen
-
3.000 Bikers Padati JEC, Jogja Bike Rendezvous 2026 Dongkrak Pariwisata Yogyakarta