Waduh! Terindikasi untuk Judol, Bansos 7.001 Warga Jogja Dihentikan Sementara

SuaraJogja.id - Pemda DIY akhirnya menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada 7.001 warga di wiayah ini yang terindikasi menyalahgunakan dana bantuan untuk aktivitas judi online (judol).

Langkah ini diambil setelah muncul temuan signifikan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai aliran dana mencurigakan dari rekening penerima bansos.

Temuan tersebut tersebar di lima kabupaten/kota di DIY. Yakni 1.711 penerima bansos di Bantul, 2.397 orang di  Gunung Kidul, 849 orang di Kulon Progo, 1.106 warga di  Sleman dan Kota Yogyakarta sebanyak 938 orang.

Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih di Yogyakarta, Senin (17/11/2025) menyatakan penghentian bansos ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Kementerian Sosial (kemensos). PPATK mendeteksi pola transaksi yang mengarah pada aktivitas perjudian online di rekening penerima manfaat bansos.

"Yang terindikasi judol itu sementara kita berhentikan. Ini berdasarkan data dari PPATK, alu kita cek lagi data tersebut," ungkapnya.

Endang mengatakan, dari seluruh program bansos, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi kelompok terbesar yang terdampak penghentian sementara.

"Bantuan PKH yang banyak. Jadi itu yang sementara dihentikan," jelasnya.

Menurut Endang, langkah penghentian bansos tersebut bukan bentuk hukuman final. Dinsos masih melakukan proses verifikasi untuk memastikan bantuan benar-benar digunakan sesuai peruntukan.

Pemda pun memberikan ruang bagi warga yang merasa tidak bersalah untuk memberikan klarifikasi ke dinas sosial di kabupaten/kota. Proses ini wajib dilakukan agar pemerintah tidak salah mengambil keputusan.

Baca Juga: Geger! Rusa Timor Berkeliaran di Sleman, Warga Panik Cari Pemilik Satwa Liar yang Lepas

"Kita beri peluang masyarakat untuk menjelaskan kepada kita, benar tidak dia berjudi. PPATK melihatnya berdasarkan nomor rekening dan indikasi lainnya. Ini yang kita minta klarifikasi," ungkapnya.

Endang menyebut, apabila masyarakat tidak memberikan klarifikasi, maka pemerintah menganggap bahwa temuan tersebut sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Ketika tidak ada penjelasan, tidak ada komplain, ya sudah. Berarti memang ini benar," tandasnya.

Penyalahgunaan bansos, lanjutnya tidak hanya dilihat dari nama penerima yang terdaftar. Sebab bansos bersifat bantuan keluarga, bukan individu. 

Karenanya pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) diturunkan langsung ke lapangan. Mereka  dimi ta melakukan pengecekan dan mengumpulkan klarifikasi dari setiap keluarga penerima.

"Bisa jadi istrinya tidak berjudi, tetapi suaminya atau anaknya yang berjudi menggunakan bantuan itu. Sama saja," jelasnya.