- Ratusan pengemudi TransJogja pada 21 November 2025 menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD DIY mengenai masalah upah.
- Tuntutan utama mencakup selisih upah harian yang dianggap tidak layak dan besaran denda pelanggaran yang memotong gaji mereka.
- Permintaan lain adalah izin pengisian BBM siang hari karena sering kesulitan mendapat solar pada malam hari di SPBU.
SuaraJogja.id - Di balik kemudi bus TransJogja yang setiap hari wara-wiri mengantar ribuan nyawa, tersimpan sebuah ironi yang menyesakkan dada.
Ratusan pengemudi yang tergabung dalam Serikat Pekerja PT Jogja Tugu Transport (JTT) tak lagi bisa membendung keluh kesah mereka.
Pada Jumat (21/11/2025), Gedung DPRD DIY menjadi saksi bisu tumpahan keresahan mereka.
Ini bukan sekadar soal angka, tapi tentang rasa keadilan dan penghargaan atas sebuah tanggung jawab besar.
Mereka mempertaruhkan segalanya di jalanan Yogyakarta yang padat, memastikan setiap penumpang sampai tujuan dengan selamat.
Namun, penghargaan yang mereka terima terasa timpang.
Sekjen Serikat PT JTT, Agus Triono, dengan suara bergetar membeberkan jurang yang tak seberapa namun terasa dalam.
Selisih upah harian antara seorang pengemudi dengan pramugara atau pramugari hanya setipis lembaran uang ribuan.
"Selisihnya itu kalau sekarang itu cuma sekitar Rp 390-an ribu [per bulan]. Itu untuk satu harinya kerja per hari satu shift, selisihnya cuma Rp 13.000 sampai Rp 14.000," jelas Agus.
Baca Juga: Dugaan Korupsi Miliaran Rupiah, Kejati DIY Geledah Kantor BUKP Tegalrejo Jogja
Angka Rp 14 ribu per hari menjadi simbol betapa kecilnya nilai sebuah tanggung jawab besar.
Para pengemudi ini tidak hanya mengendalikan armada bernilai ratusan juta rupiah, tetapi juga keselamatan puluhan penumpang di setiap rit nya.
Mereka menuntut selisih yang lebih layak, yakni Rp 30 ribu, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY Nomor 524/KE/2024.
Beban mereka tak berhenti di situ. Ada "monster" lain yang setiap saat bisa menerkam isi dompet mereka: denda pelanggaran.
Kesalahan sepersekian detik di jalan bisa berakibat fatal bagi kondisi finansial mereka. Sebuah kebijakan yang terasa diskriminatif karena hanya menyasar para pengemudi.
"Misalnya kita di ring road lari 61 km/jam aja 14 detik, itu sudah kena denda Rp 500.000 per satu kali pelanggaran. Dibayar sopirnya sendiri," papar Agus, menggambarkan betapa mudahnya gaji mereka terpotong oleh aturan yang kaku.
Berita Terkait
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
21 Ribu Warga Yogyakarta Terdampak Perubahan Desil, Wali Kota Siapkan Refocusing Anggaran
-
Janji 19 Juta Lapangan Kerja Prabowo Ditagih, Pemerintah Diminta Berhenti Berkilah
-
Tinggal di Rumah Bambu Tanpa TV, Janda di Jogja Ini Syok Dicap Masuk Kategori Orang Kaya Desil 10
-
Pertumbuhan Ekonomi dan Ilusi Keberhasilan Pembangunan
-
Uang Palsu Rp36 M Bukan Sekadar Kerugian, Akademisi: Bisa Gerus Kepercayaan Publik terhadap Rupiah