Kritik Tajam MPBI DIY: Pemerintah Disebut Pakai Rumus Upah yang Bikin Buruh Gagal Hidup Layak

"Ini bukan angka asal bicara, hal ini merupakan angka kebutuhan dasar, angka martabat manusia," tandasnya.

MPBI DIY menuntut pemerintah menghentikan penggunaan formula yang dianggap menyuburkan praktik pengupahan murah. Padahal urusan upah seharusnya bisa dihormati dan menjunjung tinggi prinsip HAM terkait hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Ia turut menyoroti minimnya ruang partisipasi buruh dalam proses penetapan upah yang disebut makin terkunci dalam pendekatan teknokratis. 

"MPBI DIY mendesak pemerintah untuk 'menghentikan penggunaan formula yang anti-buruh' dan mengembalikan penetapan upah minimum ke arah yang berbasis KHL, partisipatif, dan manusiawi," tegasnya.

"Upah bukan angka teknis, upah adalah soal kehidupan, soal masa depan keluarga buruh," tambahnya.