Polemik Relokasi SDN Nglarang usai Terdampak Proyek Tol Jogja-Solo-YIA, Bupati Sleman Buka Suara

SuaraJogja.id - Polemik relokasi SD Negeri Nglarang yang terdampak proyek Tol Jogja-Solo-YIA masih terus bergulir. Bupati Sleman Harda Kiswaya memastikan pemerintah daerah masih mengupayakan berbagai langkah untuk proses percepatan pemindahan.

Tak hanya proses pemindahan sekolah yang dapat berjalan segera tapi juga bisa dilakukan tepat tanpa mengorbankan kepentingan anak didik.

Dalam upaya percepatan, Harda menyampaikan bahwa Pemkab Sleman telah meminta dispensasi kepada kementerian terkait. Tujuannya agar proses penggunaan lahan pengganti bisa dipermudah. 

Ia menyebut ada sinyal positif dari pemerintah pusat, meski semuanya tetap harus melalui tahapan administrasi.

"Ya, tanggapannya Insya Allah, dibolehkan, diberikan, untuk kepentingan tapi berproses," kata Harda kepada wartawan, Kamis (27/11/2025).

Menurutnya, protes yang muncul dari orang tua beberapa waktu lalu menunjukkan besarnya kekhawatiran terhadap kelangsungan pendidikan anak-anak mereka.

"Ya, saya berusaha supaya tidak lama. Saya sudah ngomong [ke pemerintah pusat], orang-orang tuanya sudah protes," ujarnya.

Terkait kemungkinan penggunaan shelter sementara sebagai lokasi belajar, Harda menyatakan dirinya menghormati kehendak wali murid yang menolak opsi tersebut. 

Ia memastikan pemerintah tetap berupaya memenuhi kebutuhan sesuai aspirasi orang tua siswa.

Baca Juga: Tragis! Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Monjali Sleman, Dua Orang Tewas

"Kalau saya sih menghormati orang tua murid. Aku nggak mau beliau kecewa tentang pendidikan anaknya. Kalau saya bisa mengusahakan langsung ya, usahakan langsung sesuai dengan permintaan. Saya berusaha keras," tegasnya.

Harda menjelaskan bahwa sebenarnya pemerintah provinsi telah memberikan kemudahan untuk kepentingan pendidikan. Namun proses itu tak bisa serta merta dilakukan.

Pasalnya kewenangan pembangunan berada pada otoritas jalan tol yang wajib mengikuti aturan penggunaan lahan. Pihaknya pun bakal berupaya menemui otoritas terkait terkait persoalan ini.

"Sebetulnya kan tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Sebetulnya semua stakeholders, semuanya oke. Hanya aturan ini bagaimana disikapi," jelasnya.

Menanggapi kritik mengapa proses perizinan lahan pengganti tidak diurus sejak awal, Harda mengatakan bahwa dirinya baru mengetahui kompleksitas persoalan tersebut belakangan ini. 

"Saya tahu-tahu sudah seperti ini. Sehingga saya berusaha untuk secepatnya. Mudah-mudahan dimudahkan. Sepanjang ra ono niatan lain kecuali untuk kepentingan pembangunan, akan saya perjuangkan," tuturnya.