Duh! Gara-gara Nilai Rupiah Anjlok, Target Pembangunan Infrastruktur DIY Terancam Meleset

SuaraJogja.id - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang mencapai lebih dari Rp18ribu mulai menimbulkan kekhawatiran terhadap pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur di DIY.

Kenaikan harga bahan baku yang masih bergantung pada impor hingga kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) berpotensi menggerus kemampuan anggaran sehingga target fisik pembangunan terancam tidak tercapai sesuai rencana.

Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengungkapkan pemda telah menerima informasi terkait dampak pelemahan rupiah terhadap sektor konstruksi. Beberapa proyek pembangunan mulai menghadapi tekanan akibat naiknya harga material.

"Sudah ada surat yang masuk terkait konstruksi dan kontrak pekerjaan. Beberapa bahan baku masih impor sehingga nilainya ikut melonjak," ujar Made di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (8/6/2026).

Menurut Made, berbagai persoalan yang muncul sebagai dampak melemahnya rupiah membuat pihak ketiga pesimis bisa menyelesaikan proyek-proyek pembangunan sesuai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan maupun kontrak kerja. 

Sebagai contoh, pembangunan jalan yang semula ditargetkan sepanjang lima kilometer dapat berkurang menjadi hanya 2,5-3 kilometer dari target apabila biaya konstruksi meningkat tajam. Bila masalah ini tidak ditangani secepatnya, ketidaksesuaian target tersebut bisa dipersoalkan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  

"BPK bisa mempertanyakan kok bisa jalan 5 km hanya jadi 3 km misalnya, ini bisa jadi temuan," tandasnya.

Karenanya Pemda tengah menyiapkan rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memetakan dampak yang lebih rinci.

Sebab fenomena serupa pernah terjadi pada periode sebelumnya ketika harga material konstruksi mengalami lonjakan signifikan. 

Baca Juga: Sultan HB X Buka Suara Kasus Korupsi Lurah Condongcatur, Jika Dibiarkan, Tanah Kas Desa Bisa Habis

Pemerintah pusat pernah mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan penyesuaian target fisik proyek. Hal itu  dikarenakan anggaran yang tersedia tidak lagi mampu menutupi kebutuhan pembangunan sesuai rencana awal.

"Dulu pernah ada surat dari pemerintah pusat yang memperbolehkan penyesuaian target fisik. Misalnya jalan yang direncanakan lima kilometer tidak bisa diselesaikan seluruhnya karena anggaran tidak mencukupi," katanya.

Meski demikian, menurut Made, penyesuaian target tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pemda harus memiliki dasar hukum yang jelas sebelum mengubah capaian pembangunan yang sudah ditetapkan.

Tanpa landasan kebijakan resmi, maka pengurangan target fisik dapat menimbulkan persoalan dalam proses pengawasan maupun pemeriksaan keuangan.

"Yang tidak mungkin adalah menurunkan kualitas pekerjaan karena nanti akan menjadi temuan. Kalau target fisiknya dikurangi harus ada dasar kebijakannya. Tidak bisa hanya menggunakan diskresi," tandasnya.

Made menambahkan, berdasarkan informasi awal yang diterima Pemda DIY, proyek jalan menjadi sektor yang paling rentan terdampak kenaikan harga material dibandingkan proyek konstruksi lainnya.