Militerisasi Kehidupan Sipil Tak Menyejahterakan Rakyat, Hanya Menyenangkan Pemimpin

Apalagi saat ini keterlibatan TNI dalam berbagai program pemerintah semakin besar. Di antaranya pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program MBG dan percepatan pembentukan KDMP.

"Kondisi tersebut berpotensi mengurangi ruang aparatur sipil negara dalam jenjang karier birokrasi serta memperlemah prinsip meritokrasi," ungkapnya.

Zakiyah juga menilai perluasan peran militer di jabatan sipil dapat menimbulkan persoalan akuntabilitas. Sebab prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil tetap berada dalam yurisdiksi peradilan militer.

"Supremasi sipil bukan sekadar menempatkan TNI di bawah Presiden, tetapi memastikan adanya kontrol sipil yang efektif serta akuntabilitas ketika militer menjalankan fungsi di ruang sipil," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi