Bawaslu Telusuri Dugaan Politik Uang oleh Caleg di Sleman dan Yogyakarta

M. Reza Sulaiman
Bawaslu Telusuri Dugaan Politik Uang oleh Caleg di Sleman dan Yogyakarta
Ilustrasi politik uang oleh caleg. (Shutterstock)

Dua kasus dugaan politik uang oleh caleg di Yogyakarta sedang didalami Bawaslu.

Suara.com - Dua Calon Anggota Legislatif (caleg) di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta dikabarkan tertangkap tangan saat hendak membagi-bagikan uang. Kedua kasus tersebut hingga kini masih didalami.

Kabar ini pertama kali muncul dari pernyataan Kapolda DIY, Irjen Pol Ahmad Dofiri. Ia menyatakan ada informasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap beberapa caleg di wilayah Yogyakarta sebelum pencoblosan.

Namun demikian, pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut mengenai siapa saja yang tertangkap.

"Kami mendapat informasi itu (OTT), memang informasinya ada ya. Tetapi sekali lagi ini masih dalam ranah kewenangan Gakkumdu. Kami tidak ikut campur," kata Dofiri di sela kegiatan pemantauannya di TPS 15, Panembahan, Kota Yogyakarta, Rabu (17/4/2019).

Kordiv Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu DIY, Sri R Werdiningsih, mengatakan OTT tersebut bukan berada di bawah kewenangan Bawaslu DIY. Itu merupakan hasil patroli Polda DIY yang menemukan adanya mobil yang dicurigai membawa sejumlah uang untuk keperluan politik uang.

"Malamnya dikoordinasikan dengan kami. Karena bukan temuan dari kami, maka kami menyatakan tidak berani menerima barang bukti yang dibawa Polda," kata perempuan yang akrab disapa Cici itu.

Koordinasi dilakukan antara Polda DIY, Bawaslu, dan Kejaksaan Tinggi dan bertempat di Kantor Bawaslu DIY. Kegiatan itu dilakukan hingga pagi, sehingga barang bukti masih ada di Bawaslu. Cici berharap barang itu bisa dibawa kembali ke Polda.

"Karena ini hasil tangkap tangan Polda. Kami merasa tidak punya wewenang untuk mengelola barang bukti tersebut," ujar dia.

Cici mengatakan, berdasarkan regulasi, Polda tidak bisa melaporkan kasus pelanggaran Pemilu ke Bawaslu. Laporan hanya bisa dilakukan oleh tiga pihak, yaitu WNI yang mempunyai hak pilih, pemantau, dan peserta pemilu. Oleh karena itu, kasus tersebut belum bisa diproses oleh Bawaslu.

Kendati demikian, barang bukti dari Polda DIY dan terduga pembawa mobil tersebut dapat digunakan untuk melakukan penelusuran. Cici mengaku Bawaslu DIY telah meminta klarifikasi dari yang bersangkutan.

Sementara, kasus di Kota Yogyakarta berbeda lagi. Dalam kasus ini, Bawaslu DIY mendapatkan laporan secara lisan dari warga.

Mendengar laporan tersebut, Bawaslu langsung menuju ke lokasi. Namun, kasus ini pun masih didalami dan belum menjadi temuan.

"Malam itu juga langsung dilakukan klarifikasi untuk memperjelas persoalan. Sampai tadi pagi belum jadi temuan karena belum tersedia dua alat bukti yang cukup. Sehingga masih dalam proses penelusuran. Tentu kami tidak bisa menceritakan lebih detail terkait proses itu," ujar dia.

Bawaslu DIY belum dapat menyatakan kedua kasus tersebut sebagai tindak pidana pemilu. Lantaran, keduanya belum menjadi temuan. Bawaslu, Polda, dan Kejaksaan Tinggi hingga kini masih melakukan pendalaman.

"Kami belum menyatakan ini sebagai temuan yang mana menurut kami belum cukup alat bukti karena terlalu dini untuk kami menjadikan ini sebagai temuan," ujar dia.

Kontributor : Sri Handayani

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS