SuaraJogja.id - Aliansi Rakyat Bergerak menyatakan akan terus melalukan aksi unjuk rasa #GejayanMemanggil. Aksi dilakukan sampai tuntutan mereka terpenuhi oleh elit politik.
Bahkan tuntutan mereka pun bertambah. Selain penerbitan Perppu KPK, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, revisi pasal bermasalah dalam RKUHP, penolakan RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber serta RUU Minerba, aliansi tersebut juga mendesak Presiden menerbitkan perppu terkait UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.
Mereka juga menuntut penghentian segala bentuk represi dan kriminalisasi gerakan rakyat. Pihak kepolisian pun diminta menarik seluruh komponen militer dan menuntaskan pelanggaran HAM.
“Karena beberapa poin dan pasal yang disahkan tidak melalui pembahasan yang diikutsertakan elemen buruh dan tani. Artinya, elemen buruh dan tani akan berdampak langsung dan (jadi) korban dari RUU ini,” ungkap juru bicara Aliansi Rakyat Bergerak Nailendra di sela aksi pada Senin (30/9/2019).
Baca Juga:Air Mineral untuk Korban Gempa Ambon di Gejayan Memanggil 2
Menurutnya, aksi akan terus dilakukan karena DPR RI menjadi lembaga negara yang tidak bisa dipercaya. Elite membuat produk kebijakan tanpa peran serta rakyat.
Protes selanjutnya akan dilakukan dalam berbagai bentuk. Selain unjuk rasa, aliansi juga akan melakukan kajian UU bersama akademisi.
“Reformasi kita ditungganggi orang yang pernah besar di Orde Baru. Karena dari kemarin kami menyampaikan mosi tidak. Aksi mungkin akan seperti di Hongkong. Kami akan terus mengawasi dengan strategi baru di aliansi. Kami juga akan melakukan kajian untuk maju ke MK,” katanya
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Baca Juga:Gejayan Memanggil Jilid 2, Poster Bertema Makeup dan Skincare Eksis Lagi
