SuaraJogja.id - Sebanyak lima orang Dewan Pengawas KPK baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, kemarin.
Menanggapi kehadiran Dewas KPK tersebut, Muhammadiyah mencoba menghindar dari spekulasi sebagian orang yang pesimistis mengenai dampaknya terhadap pemberantasan korupsi. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir bahkan mengajak seluruh elemen masyarakat lebih mengutamakan khusnuzon atau berprasangka baik.
"Kita harus mengembangkan khusnuzon. Siapapun yang dipilih (presiden) jadi Dewan Pengawas KPK, apalagi ada yang punya reputasi baik ya kita dukung," paparnya di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Sabtu (21/12/2019).
Menurut Haedar, yang terpenting masyarakat ikut mengawasi kinerja lima anggota Dewas KPK. Dengan pengawasan tersebur masyarakat bisa mengkritik bila mereka melakukan penyimpangan.
Baca Juga:Muhammadiyah Dapat Akomodasi dari Pemerintah China, Bukan Uang Bungkam
"Masak di era terbuka ini (dewas kpk) tidak diawasi," ungkapnya.
Haedar berharap, kelima orang yang terpilih mengawasi KPK bisa menjalankan tugasnya sesuai konstitusional. Kalau toh ada yang merasa pesimistis atau meragukan kinerja mereka, anggap saja hal itu sebagai bentuk kontrol publik pada Dewas KPK.
"Yang terpenting kelimanya bisa menjaga integritas sehingga kehidupan bangsa bisa berjalan dengan baik. Sebab bangsa yang besar bisa mengatasi masalah secara sistem dan kolektif. Yang penting kontrol publik dan kepercayaan," tandasnya.
Sebagai informasi, lima orang terpilih jadi Dewas KPK. Mereka yakni Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan pimpinan KPK), Harjono (Ketua DKPP) dan Albertino Ho (hakim). Selain itu Artidjo Alkostar (mantan hakim agung) dan Syamsudin Haris (peneliti LIPI).
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Baca Juga:Muhammadiyah Desak Wall Street Journal Turunkan Artikel Soal Uang Bungkam
