Lelang Bus Gratis Mirip Trans Jogja Cuma Diikuti 3 Perusahaan

Wilayah operasi angkutan perkotaan ini diketahui tak bisa tersentuh Trans Jogja.

Eleonora Padmasta Ekaristi Wijana
Senin, 06 Januari 2020 | 11:12 WIB
Lelang Bus Gratis Mirip Trans Jogja Cuma Diikuti 3 Perusahaan
[Ilustrasi] Bus Trans Jogja - (SUARA/Putu)

SuaraJogja.id - Lelang dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengoperasikan bus gratis mirip Trans Jogja telah dibuka, tetapi hanya sedikit perusahaan lokal di DIY yang mengikutinya. Besarnya modal yang harus disiapkan untuk mengelola bus trayek Godean, Ngemplak, dan Ngaglik itu membatasi perusahaan lokal DIY yang mengikuti lelang.

Perusahaan pemenang sebagai operator paling tidak harus menyiapkan modal Rp2,5 miliar di awal karena biaya operasional kendaraan (BOK) dari Pemerintah Pusat baru dibayarkan tiga bulan setelah beroperasi.

Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan DIY Sumaryoto mengaku sudah berupaya menyosialisasikan ke berbagai pengusaha serta koperasi yang bergerak di bidang angkutan di DIY.

Namun, tidak banyak yang berani mengikuti lelang. Bahkan hingga awal 2020 ini, hanya tiga perusahaan lokal DIY yang ikut bersaing untuk menjadi operator bus tiga trayek tersebut.

Baca Juga:Musim Hujan, Ini Inspirasi OOTD Hijab yang Hangat dan Nyaman

"Kayaknya cuma tiga [perusahaan], berat masalahnya. Kalau koperasi juga berat untuk melaksanakan kegiatan itu, karena harus nalangi [membiayai di awal] tiga bulan operasional baru diklaim. Paling enggak [minimal] ya punya [modal] Rp2,5 miliar untuk menjalankan tiga bulan kan," katanya kepada Harian Jogja -- jaringan Suara.com, Minggu (5/1/2020).

Sumaryoto mengatakan, tiga perusahaan lokal yang mengikuti lelang itu adalah PT Anindya Mitra Internasional (AMI), PT Jogja Tugu Trans (JTT), dan Koperasi Niko.

"Pemenang harus menyiapkan sasis [bus], merekrut tenaga, menggaji SDM, memang berat [modalnya]," ujar Sumaryoto.

Kementerian Perhubungan memberikan anggaran untuk pengoperasian tiga trayek baru, yaitu Ngemplak, Ngaglik, dan Godean, menggunakan 28 bus, sehingga penumpang bisa naik bus secara cuma-cuma. Wilayah operasi angkutan perkotaan ini diketahui tak bisa tersentuh Trans Jogja.

Seluruh biaya operasional kendaraan bus ini sendiri akan ditanggung Pemerintah Pusat melalui sistem buy the service.

Baca Juga:Omnibus Law : Strategi Seksi Atasi Penghindaran Pajak, Benarkah?

Bus tersebut ditargetkan mengaspal sekitar April 2020. Penyedia sasis, karoseri, Organda sudah dipertemukan untuk melihat kemungkinan harus dilakukan impor bahan terlebih dahulu.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini