SuaraJogja.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman mengimbau kepada para bakal calon kepala daerah maupun partai politik agar tidak memanfaatkan wabah virus corona yang sedang melanda untuk mencari dukungan atau berkampanye. Sebelumnya, dikabarkan ada penundaan pilkada hingga Desember 2020.
"Kami mengimbau baik itu individu yang nanti akan maju dalam bursa pencalonan bupati dan wakil bupati maupun partai politik (parpol) agar tidak memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 ini untuk melakukan kampanye terselubung," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman Abdul Karim Mustofa Sabtu (2/5/2020).
Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman belum menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati, pihaknya akan tetap melakukan pengawasan terkait adanya potensi pelanggaran.
"Untuk mengantisipasinya, kami akan membuat surat imbauan pencegahan kepada parpol untuk tidak memanfaatkan kesempatan saat pandemi COVID-19," kata Abdul Karim kepada Antara.
Baca Juga:Kisah Transpuan Saat Pandemi Corona: Hidup Seperti Orang yang Mati Perlahan
Keputusan penundaan Pilkada Serentak 2020 setelah adanya kesepakatan antara DPR RI Komisi II dan penyelenggara pemilu. Pilkada rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.
"Penundaan pilkada ini tentunya tetap menunggu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) sebagai payung hukumnya," katanya.
Meski demikian, Karim menyebut, apabila Perppu tentang Penundaan Pilkada Serentak 2020 tidak terbit, maka ada kemungkinan pilkada akan ditunda kembali.
"Saat ini kami masih menunggu perppu sebagai payung hukum sambil tetap aktif mengawasi perkembangan di daerah," katanya.
Sebelum adanya penundaan pilkada, di Kabupaten Sleman telah muncul banyak nama kandidat yang akan maju dalam bursa pencalonan bupati dan wakil bupati, baik itu dari parpol maupun jalur independen.
Baca Juga:Dubes RI di Arab Saudi Bantah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Akan Dibuka
Selain itu, sejumlah parpol di Sleman juga telah membentuk koalisi untuk dapat mengajukan nama baik untuk posisi calon bupati maupun calon wakil bupati
