2,3 Juta Data KPU Diduga Bocor Kebanyakan dari DIY, Ini Penjelasannya

M Nurhadi | Muhammad Ilham Baktora
2,3 Juta Data KPU Diduga Bocor Kebanyakan dari DIY, Ini Penjelasannya
Ilustrasi hacker. (Shutterstock)

"Kami serahkan kepada pihak berwajib. KPU RI sudah bekerja sejak malam tadi menelusuri informasi tersebut," ujar Hamdan.

SuaraJogja.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DI Yogyakarta ikut angkat suara terkait dugaan adanya kebocoran data peserta pemilu yang tersebar di media sosial.

Data tersebut dikabarkan dijual oleh oknum tak bertanggung jawab di forum hacker. Disinyalir, sebanyak 2,3 juta data warga negara tersebut kebanyakan pemilih dari wilayah DI Yogyakarta.

Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan menuturkan bahwa data tersebut dikeluarkan sesuai regulasi untuk kebutuhan  publik. Ia mengaku hal itu bersifat terbuka.

"Terkait postingan di akun media sosial perihal kebocoran data pemilih kami sampaikan bahwa data tersebut adalah soft file Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014. Sehingga dalam pasal 38 UU no 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, data DPT itu yang diumumkan ke publik yang di tempel di papan pengumuman di kantor dusun masing-masing agar publik bisa mengecek namanya pada DPT," jelas Hamdan melalui pesan singkat, (22/5/2020).

Ia membeberkan, data tersebut hanya diberikan kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya, seperti peserta pemilu dan pengawas pemilu. Data tersebut diberikan dalam bentuk soft file pdf yang terkunci.

"Diberikan juga kepada peserta pemilu dan pengawas pemilu dalam bentuk pdf terkunci untuk dicermati apakah masih ada warga yang belum terdata. Jadi setiap penyelenggaraan Pemilu mekanismenya memang seperti itu," ungkap dia.

Disinggung perihal potensi penyalahgunaan identitas pemilih yang terlanjur bebas di dunia maya, Hamdan mengatakan pihaknya menyerahkan kepada pihak berwajib.

"Kami serahkan kepada pihak berwajib. KPU RI sudah bekerja sejak malam tadi menelusuri informasi tersebut. Kami telah mengecek kondisi internal yakni server data dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Intinya KPU sesuai pasal 38 UU no 8 Tahun 2012, memiliki kewajiban untuk memberikan data DPT kepada para pihak yang berhak," kata Hamdan.

Sebelumnya, diketahui pada Kamis (21/5/2020) peretas mengklaim telah membobol 2,3 juta data warga Indonesia dari KPU Informasi datang dari akun @underthebreach yang juga mengabarkan kebocoran data e-commerce Tokopedia di awal bulan ini.

"Aktor (peretas) membocorkan informasi 2.300.000 warga Indonesia. Data itu termasuk nama, alamat, nomor ID, tanggal lahir, dan lainnya," cuit @underthebreach.

Akun itu juga menyebutkan, data tersebut tampaknya merupakan data tahun 2013. Tidak cuku disitu, peretas juga mengklaim akan membocorkan 200 juta data lainnya.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS