Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Terdampak Pandemi, 59 Persen Pelaku UMKM di Jogja Mati Suri

Galih Priatmojo Selasa, 21 Juli 2020 | 15:25 WIB

Terdampak Pandemi, 59 Persen Pelaku UMKM di Jogja Mati Suri
Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Srie Nurkyatsiwi, saat berbicara dalam dialog daring Program #TerusUsaha di Yogyakarta bersama Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (21/07/2020). [Kontributor / Putu Ayu Palupi]

UMKM yang terdampak pandemi diikutkan pembinaan yang tepat, efektif, sesuai kebutuhan dan berkelanjutan.

SuaraJogja.id - Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 membuat berbagai sektor, termasuk pariwisata dan pendidikan di DIY mengalami kontraksi. Tidak adanya aktivitas di kawasan wisata hingga pemberlakuan pembelajaran daring membuat pemasaran pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota ini jadi macet alias mati suri.

"Lebih dari 59 persen pelaku UMKM mengaku kesulitan pemasaran karena saat pandemi pariwisata menutup diri,  tidak ada pengunjung. Hotel juga tutup. Pendidikan juga banyak yang daring sehingga pelaku UMKM pun tidak memiliki pembeli," ungkap Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY,  Srie Nurkyatsiwi dalam dialog daring Program #TerusUsaha di Yogyakarta bersama Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (21/07/2020).

Padahal berdasarkan data Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, terdapat 248.499 UMKM pada awal 2019. Dari jumlah tersebut, 28,5% diantaranya mengisi sektor perdagangan. 

Bukan hanya dari sektor kuliner, DIY juga memiliki sekitar 78.000 industri kecil dan menengah yang menopang sektor perdagangan. Sektor inilah yang banyak membentuk para tenaga kerja informal atau gig worker di Yogyakarta dan menjadi tulang punggung perekonomian Yogyakarta dengan kontribusi yang cukup besar. Namun pandemi COVID-19 ini membuat mereka tidak bisa bergerak.

Selain kesulitan pemasaran, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah juga membuat UMKM kesulitan dalam mendapatkan bahan baku. Daerah yang menerapkan PSBB otomatis tidak bisa mengirimkan bahan baku yang dibutuhkan UMKM.

"Karena bahan baku kurang maka harganya pun jadi naik," tandasnya.

Untuk mengatasi persoalan ini, Pemda DIY menggenjot program SiBakul Beringharjo atau Sistem Pembinaan Koperasi Dan Pelaku Usaha Berdaya Saing Khas Orang Jogja. Program pengelolaan koperasi dan UMKM terpadu ini terdiri dari sistem database dan klastering/pengelompokan UMKM di DIY.

UMKM yang terdampak pandemi diikutkan pembinaan yang tepat, efektif, sesuai kebutuhan dan berkelanjutan. Dengan demikia masyarakat yang memiliki usaha menengah ke bawah mampu membangun dan bersaing di dalam dunia bisnis di lingkup wilayah DIY atau bahkan ke level yang lebih tinggi.

"Sudah ada 400 UMKM yang ikut program SiBakul Beringharjo ini dari sekitar 9.000 UMKM yang masuk. UMKM harus memiliki NIK (nomor induk koperasi-red) dan jenis usaha serta omzet karena ada pembinaan dalam program ini," jelasnya.

Sementara Sultan mengungkapkan, platform digital seperti Grab sangat dibutuhkan tidak hanya membantu konsumen, namun juga bagi pekerja lepas yang kini dikenal dengan gig-workers, mitra produsen penyedia jasa. Di Indonesia, bonus demografi menjadikan gig-economy berdampak positif untuk perekonomian karena menciptakan lapangan kerja

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait