Sementara Huda mengungkapkan, pihaknya menerima aduan 665 anggota betor yang belum tercatat masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sehingga mereka belum bisa mendapatkan bantuan meski terdampak pandemi COVID-19.
"Karenanya kami belum tahu kapan mereka bisa mendapatkan bantuan. Ini sekalian juga mewakili puluhan ribu warga yang saat ini masih menunggu kepastian masuk dalam DTKS," ungkapnya.
Huda menyebutkan, DTKS yang dimiliki pemerintah maupun pemda masih data lama sebelum pandemi. Sementara warga miskin gara-gara terdampak COVID-19 belum terakomodasi sepenuhnya.
"Problemnya mereka belum masuk DTKS, padahal akses DTKS juga belum dibuka. Karenanya kami sudah masukkan usulan aduan ini ke DTKS baru," paparnya.
Baca Juga:Deteksi Gempa Kecil di DIY, BMKG Bakal Pasang Mini Regional Seismometer
Terkait keluhan ditutupnya destinasi wisata, termasuk di kawasan Malioboro, Huda menegaskan mendukung upaya Pemda DIY untuk membuka lagi wisata secara bertahap sesuai protokol kesehatan.
Sebab bila dibuka luas maka dikhawatirkan justru akan memunculkan klaster baru penularan COVID-19 yang pada akhirnya bisa berdampak lagi pada penurunan sektor ekonomi di DIY.
"Kami menghargai upaya eksekutif yang memotivasi ekonomi pulih kembali tetapi protokol COVID-19 tetap harus diutamakan," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Baca Juga:Bayi Belum Genap Seminggu Positif Covid-19, DIY Tambah 16 Kasus Baru
