SuaraJogja.id - Sejumlah keluarga massa aksi Jogja Memanggil yang ditangkap polisi, saat kericuhan terjadi dalam demo tolak UU Cipta Kerja di Yogyakarta, mendatangi Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Jumat (9/10/2020).
Belasan keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan saudara massa aksi yang ditangkap meminta bantuan lembaga tersebut untuk dipertemukan dengan anaknya.
Seorang ayah salah satu demonstran, Supriono (60), mendapat kabar bahwa anaknya, bernama Dimas Tri Wibowo, dikeroyok orang dan dibawa ke Mapolresta Yogyakarta, Kamis (8/10/2020) malam.
"Setelah Isya saya tertidur dan dibangunkan anak kedua saya bahwa Dimas dikeroyok, tapi tidak tahu dikeroyok siapa," ujar Supriono, ditemui di kantor LBH Yogyakarta, Jumat.
Baca Juga:Audiensi dengan Aliansi Bantul Bergerak, DPRD Bantul Janji Surati DPR RI
Setelah mendapat kabar tersebut, anak keempatnya memberi informasi bahwa anaknya yang dikeroyok sudah dibawa ke Polresta Yogyakarta.
"Saya sudah agak tenang ketika Dimas sudah berada di Polresta. Jadi kan aman dia di sana, selanjutnya saya dari Temanggung, Jawa Tengah langsung ke Yogyakarta dan kantor polisi," jelas dia.
Berharap bisa menengok langsung anaknya, pria yang mengaku purnawirawan Anggota Kodim Temanggung ini malah tak diperkenankan masuk ke dalam kantor. Bahkan dia harus menunggu hingga pukul 02.00 WIB.
"Tidak mendapat akses masuk, alasannya dia masih diperiksa, sehingga saya menginap di kontrakan Dimas sampai pagi. LBH juga sudah membantu menangani persoalan ini," kata dia.
Ia melanjutkan bahwa anaknya sengaja ke Yogyakarta dari Temanggung untuk mengurus perkuliahannya. Apakah anaknya mengikuti aksi demo, Supriono tak mengetahui secara pasti.
Baca Juga:Sultan Sebut Kericuhan Demo Tolak UU Cipta Kerja di Jogja by Design
Hingga siang ini Supriono mengaku belum dapat menemui anaknya yang berada di Mapolresta Yogyakarta.
"Jadi saya belum diperkenankan bertemu, tadi pagi sudah ke Mapolresta tapi jawaban polisi sama," keluhnya.
Salah satu tim kuasa hukum korban penangkapan yang juga Direktur LBH Yogyakarta, Yogi Zulfadhli, mengecam tindakan represif aparat saat mengamankan sejumlah massa. Selain itu, LBH juga merasa dihalang-halangi untuk bertugas dalam melakukan pendampingan kepada korban penangkapan oleh aparat.
"Pukul 19.00 WIB kami bergerak ke Polresta Yogyakarta. Kami juga telah mendapat berbagai aduan jika keluarga dan kerabat tidak bisa menemui di kantor Polresta. Kami yang akan melakukan pendampingan pun mendapat prilaku yang sama," kata dia.
Padahal, kata Yogi, secara aturan, saksi atau tersangka yang telah diperiksa berhak mendapat pendampingan dari kuasa hukum.
"Kami terus bertanya apakah kami diperkenankan masuk untuk mendampingi para korban ini. Namun jawaban polisi tidak bisa karena sedang menjalani pemeriksaan. Seharusnya korban ini mendapat hak mereka untuk didampingi kuasa hukum," tambah dia.
Selain LBH Yogyakarta, perwakilan Persatuan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Ristu, mengutuk keras tindakan represif aparat saat mengamankan sejumlah massa aksi.
Dalam laporannya, tim kuasa hukum mendapat sekitar 50 aduan yang dikonfirmasi. Sementara, yang belum dikonfirmasi terdapat 7 orang.
"Kami juga mendesak pihak kepolisian untuk membuka data siapa saja yang mereka amankan. Didapati dari laporannya lebih kurang mencapai 90 orang. Tapi aduan yang kami terima ada 50 orang," katanya.
Tim kuasa hukum sepakat untuk segera melakukan pendampingan. Jika memang terbukti bersalah, massa yang ditangkap mendapat haknya dan sesuai dengan aturan yang harus mereka jalani.
