"Langsung dilakukan pemutihan dosa-dosa lama. Supaya dari rezim ke rezim ini tidak dijadikan ATM," tukasnya.
BTP mengaku, sejak dulu ia sampaikan saat ada Pilkada di seluruh Indonesia, perlu adanya pembuktian harta yang dimiliki oleh pejabat yang menduduki kursi kekuasaan. Setelah terpilih, perlu disampaikan kepada masyarakat banyaknya harta yang dimiliki dan sumber harta tersebut.
Lihat video percakapan Ahok dan Butet DISINI
Meskipun, jika harta yang dimiliki merupakan uang kotor warisan orangtua. Sebab, bagi Ahok bisa saja anak DPR yang koruptor tidak akan meneruskan jejak ayahnya. Bisa jadi, anak tersebut memiliki hati nurani untuk benar-benar mengabdi kepada masyarakat.
Baca Juga:Manfaatkan Zoom Meetings, Intip Serunya Pentas Budaya Virtual di Yogyakarta
Untuk masalah orang-orang yang melakukan dosa terhadap tindak kemanusiaan, Ahok menyebutnya mudah. Yakni, pemerintah tinggal melakukan proses terhadap tindak kejahatan tersebut, agar masyarakat mengetahui siapa yang melakukan tindakan itu dan dari mana hal itu bisa terjadi.
Selanjutnya, tinggal diserahkan kepada pihak berwenang apakah akan memberi pengampunan atau tidak. Hal itu disebut Ahok sebagai rekonsiliasi bangsa Indonesia. Rekonsiliasi sendiri tidak bermakna menutup-nutupi tindak kejahatan. Namun, tindak kejahatan apapun harus tercatat, agar generasi selanjutnya bisa belajar.
"Saya masih bisa jadi presiden, presiden direktur," ujar Ahok bercanda.
Ia mengatakan bahwa ada narasi yang hilang dari bangsa Indonesia, yakni mengenai siapa orang ini. Secara tiba-tiba ia merasa dibuat bukan lagi orang Indonesia. Orang dinilai lupa untuk menjadi sosok yang berguna bagi masyarakat lainnya namun justru sibuk mengurusi keyakinan orang lain.
Baca Juga:Kasus Covid-19 di DIY Tambah 35 Pasien Baru, Sleman Masih Terbanyak
