SuaraJogja.id - Vaksin covid-19 yang dipesan oleh pemerintah Republik Indonesia telah tiba secara bertahap dan mulai dibagikan ke berbagai daerah. Sejumlah nama yang menjadi daftar penerima vaksin tahap pertama juga sudah ditentukan oleh masing-masing kepala daerah. Sementara itu, relawan kesehatan, Tirta Mandira Hudi mewanti-wanti agar pemberian vaksin jangan sampai menjadi pemaksaan kepada masyarakat.
Melalui cuitan di akun Twitter @tirta_hudhi, pria kelahiran Surakarta ini menyampaikan jika penyuntikan vaksin diwajibkan justru akan menambah gerakan anti vaksin. Menurut pria yang akrab disapa dokter Tirta ini, vaksin merupakan hak untuk masyarakat. Setiap orang boleh memilih yang terbaik untuk dirinya. Tugas negara adalah merilis hasilnya dan menjamin keamanannnya.
"Vaksin diwajibkan? Ini bisa menambah gerakan antivaksin. Vaksin itu HAK. Jadi rakyat boleh milih. Yang terbaik. Tugas negara merilis hasilnya dan menjamin safetynya. Ojo diputer. Rakyat wajib vaksin. Ini mah seolah-olah 'pemaksaan' sampai pakai acara denda kalo menolak," cuit dr Tirta.
Sarjana UGM ini menegaskan jangan sampai diputar. Dari vaksin sebagai hak masyarakat menjadi kewajiban yang dibebankan. Kebijakan yang mewajibkan rakyat untuk mendapatkan vaksin adalah bentuk pemaksaan, terutama jika sampai adanya denda jika menolak menggunakan vaksin. Sedangkan, pemerintah sendiri menjamin jika vaksin akan diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Baca Juga:Soal Kebijakan Jam Malam, dr Tirta: Virus Corona Keluar 24 Jam
Sejak diunggah Rabu (6/1/2021), cuitan dr Tirta mengenai vaksin covid-19 tersebut sudah disukai lebih dari 800 pengguna Twitter. Ada 200 lainnya yang ikut membagikan ulang dan tidak sedikit yang memberikan tanggapan di kolom komentar. Warganet ikut memberikan pendapat mereka mengenai vaksin yang diberikan gratis oleh pemerintah.
"Harusnya divaksin semua, dikhawatirkan orang yang gak divaksin kedepannya masih menyimpan virus, dan menular antar sesama orang yang gak divaksin, ketika kekuatan vaksin di tubuh orang yang divaksin sudah habis, yang divaksin bisa tertular lagi, dan jadi pandemik lagi," tulis akun @aisyahmaryamlu1.
"Terus yang nggak mau vaksin ditandai. Nanti kalau kena covid masuk RS suruh bayar sendiri, tidak pakai BPJS. Modyar bisa sampe bayar 500jt, biar tidak jadi beban negara," komentar akun @ardyharnanto.
"Pemerintah ini macam tuhan mereka. Ibadahlah kamu jika tidak kamu berdosa! Vaksinlah kamu jika tidak kamu berdosa. Apa memang pemerintah mengambil konsep ketuhanan kah? Jika ia sepertinya tak elok mungkin mereka lupa mereka manusia seperti kita," tanggapan akun @rajarreptil.
Sementara akun @NurThara mengatakan, "Pusing mas. Tunggu kelar aja 2024. Udah gak ada yang bener dan bisa dipercaya. Tuhan aja dibohongi. Bansos dikorupsi! China dibilang sahabat. Ulama dibilang murtad. Tahun-tahun dimana uang membeli segalanya."
Baca Juga:Aa Gym Dirawat di RS karena Covid-19, dr Tirta Bantu Bersihkan Rumahnya
